Pastikan Reformasi PSSI sebelum Cabut Pembekuan

KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga telah menuntaskan revisi kajian mengenai pencabutan sanksi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Jumat (26/2).

Revisi akan diserahkan Senin (29/2) kepada Presiden untuk diambil keputusan.

Ditegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, persoalan hukum dan konsep tata kelola sepak bola nasional menjadi persyaratan yang diminta Presiden untuk dikaji ulang.

PSSI sebelumnya mengajukan gugatan dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terhadap SK Kemenpora Nomor 01307 Tahun 2015 yang membekukan kegiatannya, yang sampai saat ini dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA).

"Saya yakin akan memuaskan semua pihak, untuk PSSI, pemain, dan pelaku. Persoalan hukum, kronologi kemarin, sampai bagaimana harapan semua masyarakat termasuk yang menghendaki perbaikan atau mempertahankan status quo, semua dipertimbangkan," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/2).

Ia pun menyampaikan pemerintah menunggu konsep reformasi sepak bola nasional yang diusulkan Komite Ad Hoc yang diketuai Agum Gumelar.

"Kita belum pernah mendapat semacam paper, sebenarnya apa langkah objektif menindaklanjuti harapan pemerintah mereformasi sepak bola. Itu yang kita tunggu hari ini (kemarin)," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pada prinsipnya pemerintah tidak keberatan jika pembekuan status PSSI dicabut.

Namun, sebelum itu PSSI harus mereformasi organisasinya.

"Ada perbaikan organisatoria, akuntabilitasnya, organisasi penyelenggaranya harus transparan," ujar Kalla.

Akibat belum selesainya persoalan persebakbolaan nasional, Indonesia dikesampingkan dalam Kongres Luar Biasa FIFA untuk pemilihan presiden baru bersama Kuwait yang digelar kemarin di Zurich, Swiss.

FIFA pun memastikan akan membahas sanksi untuk Indonesia dan Kuwait di Meksiko Mei nanti.