Kementerian Bisa Contoh DKI Urus Keuangan Daerah

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai kebobrokan tata kelola keuangan kementerian dan lembaga harus segara diakhiri.

Pemerintah harus segera memperbaikinya dengan mencontoh sistem transparansi dan akunta­bilitas Pemprov DKI Jakarta.

Peneliti ICW Febri Hendri melihat Pemprov DKI Jakarta tidak hanya transparan, tapi juga telanjang bulat dalam pengelolaan anggaran, terutama pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI seharusnya dijadikan contoh kementerian dan lembaga.

Tanpa sistem tersebut, korupsi pengadaan barang dan jasa yang sudah dimulai sejak perencanaan juga penganggaran akan terus terjadi.

“Untuk mencegah agar adanya korupsi pengadaan barang dan jasa harus dimulai dari transparansi sejak perencanaan dan penganggaraan dengan menggunakan sistem e-planning, e-bugeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset,” paparnya.

Febri menyarankan untuk menutup kebocoran anggaran harus dilakukan dengan membuka semua dokumen pengadaan sampai berita acara serah terima. Seluruhnya harus transparan dan kemudian memu­blikasikannya kepada publik.

“Kalau sudah telanjang bulat seperti ini, kami yakin, pejabat, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, penyedia, PPTK, PPHP, dan bendahara proyek tidak akan berani menyelewengkan proses pengadaan.’’

Febri menjamin, ketika langkah tersebut diterapkan kementerian dan lembaga, celah korupsi dan penyalahgunaan anggaran bisa diatasi. Pasalnya, itu telah dibuktikan oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga bisa memperkecil celah korupsi.

KPK saat ini juga sedang ber­upaya menutup lubang kebocoran 20%-40% anggaran di kementerian dan lembaga. Sayangnya, hambatan paling besar untuk menghambat korupsi muncul dari lemahnya komitmen pemerintah.

“Menyadari hal itu (kebocoran anggaran 20%-40% di kementerian dan lembaga), KPK mengusulkan beberapa perbaikan. Pertama segera mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting, seperti di Kota Surabaya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Cah/P-2)