KPK: Komitmen Pemerintah Lemah Menutup Kebocoran Anggaran

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menutup lobang kebocoran 20%-40% anggaran di kementerian dan lembaga. Sayangnya komitmen pemerintah masuh lemah sehingga kerap mengabaikan sistem yang sudah dirancang untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mencegah tindak pidana korupsi.

"Menyadari hal itu (kebocoran anggaran 20-40% di kementerian dan lembaga) maka KPK mengusulkan beberapa perbaikan. Pertama segera mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting seperti di Kota Surabaya," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (5/4).

Menurut La Ode, KPK juga meminta kementerian dan lembaga untuk segera mengimplementasikan perizinan satu atap yang transparan serta akuntabel. Masukan lain dengan mendorong penerapan e-procurement untuk pengadaan barang jasa pemerinrah dan peningkatan kualitas pengawasan internal.

Sangat disayangkan empat langkah tersebut, kata dia, kerap diabaikan sehingga belum terlihat perbaikan dari persoalan kebocoran anggaran. Kondisi itu akibat komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan dinilai masih rendah.

"Hasilnya belum maksimal karena komitmen pemerintah masih sangat rendah untuk melaksanakan hal-hal di atas. Tapi KPK tidak akan bosan-bosan mengkampanyekan hal-hal di atas sampai terwujud dengan baik," paparnya.

Sebelumnya, ia menerangkan mayoritas korupsi sudah terjadi saat perencanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bernegosiasi untuk menaikkan anggaran pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alex Marwata menambahkan, peran pengawasan internal tidak berjalan karena inspektorat pemerintah daerah dengan mudah diintervensi kepala daerah. Untuk itu, lanjutnya, inspektorat harusnya langsung di bawah presiden atau lembaga penegak hukum. (OL-5)