Jumlah Komisioner KPU-Bawaslu sudah Ideal

KETUA KPU Juri Ardiantoro tidak sependapat dengan keinginan Pansus RUU Pemilu untuk menambah jumlah komisioner KPU-Bawaslu pusat. Pansus bakal menambah jumlah komisioner KPU dari semula 7 orang menjadi 11 orang, sedangkan Bawaslu dari 5 orang menjadi 9 orang. Menurutnya, jumlah komisioner KPU-Bawaslu yang ada saat ini sudah ideal.

“Kalau menurut pandangan saya, jumlah komisioner KPU 7 orang itu merupakan angka yang ideal, Bawaslu 5 juga adalah angka ideal. Untuk apa ada penambahan lagi?” ujar Juri di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.
Jika komisioner KPU-Bawaslu ditambah, imbuhnya, akan mempersulit pembagian tugas dan juga sulit dalam pengambilan keputusan. “Semakin banyak jumlah (komisioner) akan semakin sulit menyatukan pandangan pendapat dan membuat kesimpulan.”

Ia mengakui tantangan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden akan semakin kompleks. Namun, bukan berarti solusinya dengan menambah jumlah komisioner. KPU sudah kuat dari pusat hingga daerah dan telah berpengalaman menyelenggarakan pemilihan secara berbarengan di beberapa daerah.

“Memang KPU perlu menyiapkan diri sebaik-baiknya, tetapi tidak berarti KPU harus menambah jumlah komisioner karena institusi KPU sudah kuat dari pusat ke daerah,” jelasnya.

Meski demikian, ia sependapat dengan pansus bahwa yang perlu disesuaikan baik ditambah atau dikurangi ialah jumlah komisioner di KPU daerah, sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Misalnya, kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan tidak lebih dari 4, jumlah komisionernya bisa dikurangi. Untuk daerah yang luas seperti Papua komisioner bisa ditambah lebih dari 5 orang.

“Ada perlakuan khusus terhadap daerah-daerah yang beban kerjanya terlalu berat atau terlalu ringan bisa disesuaikan jumlah komisionernya,” tukas Juri.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyebut pansus telah menyepakati penambahan komisioner KPU-Bawaslu menjadi 11 dan 9 anggota. Selain itu, pansus akan mengubah jumlah anggota KPU dan pengawas pemilu di daerah sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. “Ini penting karena kondisi setiap daerah berbeda-beda.” (Nyu/P-3)