Nasib Sumarno Diputus Jumat

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno menepis tudingan keberpihakan kepada salah satu calon di dalam penyelenggaraan pilkada Jakarta. Ia mengungkapkan pengakuan tersebut di hadapan majelis sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Siapa pun calon yang ada, semua akan saya perlakukan sama," ujar Sumarno dalam sidang etik DKPP di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Ia mengaku memang pernah berbincang dengan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika dilakukan pencoblosan ulang di salah satu tempat pemungutan suara (TPS). Hanya, pokok pembicaraan itu tidak menyangkut kesepakatan tertentu di dalam penyelenggaraan pilkada.

Sumarno menyatakan tidak memiliki keterikatan personal dengan Anies kendati sama-sama tergabung sebagai alumnus organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). "Kalau kemudian itu dikategorikan sebagai keberpihakan, ya, monggo saya serahkan saja kepada Yang Mulia untuk menilai."

Dia juga memberikan pembelaan atas kehadirannya bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Mimah Susanti dan komisioner Bawaslu Dahliah Umar dalam rapat kerja tim pemenangan cagub/cawagub Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di salah satu hotel di Jakarta pada 9 Maret lalu. Kehadiran mereka sebatas memenuhi undangan sebagai narasumber sosialisasi di dalam rapat kerja.

"Maka kami tidak paham mengapa itu diartikan sebagai rapat internal yang bahkan disebut-sebut supaya membuat KPUD mengubah surat keputusan yang menguntungkan nomor dua," cetus Sumarno.

Sumarno juga membantah instansinya menjalankan penetapan putaran kedua secara tidak profesional. Insiden keluarnya Basuki-Djarot pada acara penetapan putaran kedua dinyatakannya merupakan kesalahpahaman komunikasi liaison officer.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyatakan bakal memutus perkara dugaan pelanggaran etik itu pada Jumat (7/4) mendatang. Jimly juga menegaskan penyelenggara pemilu perlu tetap berpegang kepada kode etik supaya bisa berlaku netral dan profesional.

"Semua bukti yang sudah diajukan dan disampaikan lisan, nanti putusan dibacakan Jumat. Dengan harapan, kalau ada pelanggaran, itu tidak boleh dibiarkan. Pertanggungjawaban etis, tidak boleh dibiarkan supaya selalu ada perbaikan penyelenggaraan."

Bagian dari sosialisasi
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait dengan kehadiran Sumarno, Dahliah, dan Mimah dalam rapat internal tim pemenangan Basuki-Djarot. Mereka diundang untuk menyampaikan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pilkada putara kedua.

Hal itu misalnya, kata Djarot, menyangkut nomor pasangan calon yang tidak berubah. Itu sama dengan kegiatan sosialisasi oleh KPU dan Bawaslu.

"Setahu saya, kalau KPU diundang tim pasangan calon untuk menyampaikan aturan kebijakan program dan sebagainya kan juga baik. Jadi, salahnya di mana?" ujar Djarot di sela-sela blusukan di Kembangan Utara, Jakarta Barat, kemarin. (Deo/P-1)