Hampir Seluruh Kementerian Korupsi

HAMPIR seluruh kementerian melakukan korupsi, yang dimulai dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga audit dan supervisi anggaran belanja. Korupsi serupa juga terjadi di pemerintah daerah, bahkan kebocoran anggaran mencapai 40%.

Temuan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih secara terpisah di Jakarta, kemarin.

“Mayoritas korupsi sudah terjadi saat perencanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bernegosiasi untuk menaikkan anggaran pengadaan barang dan jasa,” kata Laode M Syarif saat berdiskusi di Kantor Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, saat rapat bersama Wantimpres dan pimpinan KPK, Sri mengatakan pengelolaan keuangan daerah selama ini memburuk. Kebocoran keuangan mencapai 20%-40%. Wakil Ketua KPK Alex Marwata yang hadir dalam rapat itu menambahkan, peran pengawasan internal tidak berjalan karena inspektorat pemerintah daerah dengan mudah diintervensi kepala daerah. Untuk itu, lanjutnya, inspektorat harusnya langsung di bawah presiden atau lembaga penegak hukum. (Jes/Pol/X-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Oka Saputra