Perbaikan Remunerasi tidak Efektif Cegah Korupsi

PENGAMAT kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, menilai perbaikan remunerasi di lembaga/instansi yang rawan atau berisiko terhadap penyalahgunaan wewenang tidak akan efektif untuk mencegah korupsi.

"Enggak efektif (cegah korupsi). Itu akal-akalan saja untuk menaikkan remunerasi," katanya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Menurutnya, yang perlu dilakukan ialah memperkuat pengawasan melalui inspektorat jenderal. Bila selama ini pengawas berasal dari internal lembaga, ke depan pengawas sebaiknya berasal dari lembaga lain.

"Pengawas dari internal lembaga akan susah untuk objektif," katanya. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy pun sependapat. Menurutnya, rencana perbaikan remunerasi tidak efektif. Pasalnya, korupsi sudah membudaya di penyelenggara negara, terutama pada jabatan strategis. Untuk itu, menurut dia, pendekatannya harus dilakukan secara komprehensif, yakni dicegat dari hulu hingga hilir. "KPK itu hilir, perbaikan sistem birokrasi di hulu," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Aba Subagja, mengatakan ada instansi/lembaga yang rawan atau berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang. Untuk itu, perbaikan remunerasi perlu menjadi perhatian. "Misalnya, di sektor perizinan, keuangan, perpajakan, pelayanan publik, penegakan hukum. Remunerasinya harus lebih tinggi," katanya.

Perbaikan remunerasi tersebut, sambungnya, tidak hanya untuk posisi atau jabatan tertentu, tetapi untuk semua tingkatan. "Karena sekarang kan ada orang yang terjerat (korupsi), tapi di level bawah yang strategis. Di perpajakan, misalnya." Namun demikian, lanjut Aba, perbaikan remunerasi tersebut harus memperhatikan aspek kelembagaan serta sumber daya manusia.

Sebelumnya, Kemenpan-Rebiro menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi. Selain mengkaji kembali sistem penggajian, KPK bersama Kemenpan-Rebiro juga akan memetakan jabatan-jabatan strategis yang dinilai rawan korupsi. Nur/P-3