PPP Djan Tetap Perlu SK Menkum dan HAM

KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menyinggung dualisme kepengurusan Partai Kakbah tersebut, dalam rapat koordinasi nasional PPP bertema Bersatu merajut persatuan untuk meraih kemenangan, di Jakarta, kemarin.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hanya, ia berkelakar partainya tidak membutuhkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat pinangan partai-partai besar di dalam pilkada DKI.

"Bayangkan, kita partai yang tak punya SK, tapi dilamar PDIP, Golkar, NasDem, Hanura untuk Ahok-Djarot (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat). Padahal kita enggak punya SK, coba bayangkan mereka begitu percaya terhadap kemampuan kita," kata Djan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai petinggi partai pengusung pemerintah menyatakan persoalan politik tentang surat keputusan Menkum dan HAM merupakan mekanisme hukum yang tak terlepas dari persoalan politik.

"Bagaikan peribahasa, 'tak kan lari gunung dikejar'. Pak Djan ini sebetulnya memahami betul suasana kebatinan kami. Pijakannya tidak hanya politik, tapi juga hukum," kata Hasto.

Sekjen Golkar Idrus Marham juga menyatakan partainya sempat mengalami nasib yang sama dengan pasang surut dua-lisme kepengurusan.

Hanya, pemerintah dulu terus menyerahkan kepada mekanisme internal partai dan aturan hukum ketimbang mengintervensi secara politik.

Di hadapan para peserta rakornas, Djan mengajak seluruh kadernya untuk solid dan bersatu mendukung Basuki-Djarot.

Menurutnya, pasangan petahana DKI Jakarta itu sudah menjalankan berbagai kebijakan yang proumat muslim.

Ia menyatakan kepedulian Basuki-Djarot kepada umat Islam juga dibuktikan dengan keberanian mereka menandatangani kontrak politik dengan PPP.

Terlebih, berbagai rencana pembangunan masjid dan bantuan dana bagi pengurus masjid juga merupakan komitmen yang konkret kepada umat muslim.

Seluruh pengurus partai di daerah, diajak Djan, untuk bisa memastikan keluarga dan rekan-rekan di Jakarta mendukung pasangan petahana di pilkada DKI.

"Mari semua bergerak bersama. Memang kalian orang daerah, tapi Jakarta punya banyak etnik dan orang daerah. Hubungi mereka supaya jangan pulang dan menangkan Ahok-Djarot," paparnya.

Djan pun mengajak seluruh kader pengurus wilayahnya pergi ibadah umrah bila nanti Basuki-Djarot keluar sebagai pemenang pilkada putaran kedua di DKI Jakarta.

"Setelah Ahok-Djarot menang, kita umrah sama-sama. Seluruh pengurus-pengurus DPW, ketua dan sekretaris. Habis itu DPC." (Jay/P-1)