Pimpinan KPK Yakin Korupsi Berkurang

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 berjanji menepis pesimisme masyarakat dengan bekerja. Visi pencegahan yang menjadi agenda utama mereka diyakini bisa meminimalkan korupsi dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan. Meski demikian, KPK tidak akan meninggalkan aspek penindakan. Tekad itu mengemuka seusai kelima pemimpin KPK mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Mereka ialah Ketua KPK merangkap anggota Agus Rahardjo, Wakil Ketua merangkap anggota Basaria Panjaitan, Wakil Ketua merangkap anggota Alexander Marwata, Wakil Ketua me-rangkap anggota Saut Situmorang, dan Wakil Ketua merangkap anggota Laode Muhammad Syarif.

Kelimanya diangkat dengan Keppres Nomor 133/P Tahun 2015 tentang Peng-angkatan Pimpinan KPK. Seusai membaca sumpah, mereka menandatangani berita acara pengangkatan. Presiden Jokowi, diikuti tamu undangan lain, lantas menyalami dan memberikan ucapan selamat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam kesempatan itu menyatakan Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada jajaran komisioner baru KPK. "Presiden dan pemerintah mengharapkan KPK yang baru bisa menjawab tantangan publik karena pimpinan KPK dari waktu ke waktu di awal selalu akan dipertanyakan." Di tempat yang sama, Plt Ketua DPR Fadli Zon menyebut publik tak punya pilihan selain menerima pimpinan baru karena hal itu adalah realitas proses politik. Pihaknya akan tetap mengawal KPK.

"Kita harapkan kasus-kasus besar yang jadi PR KPK (lihat grafik) bisa diteruskan, jangan justru dibekukan. Jangan sampai ada deal-deal politik yang menyebabkan KPK ini lemah, apalagi berkurang perannya." Jaksa Agung Mohammad Prasetyo pun berharap pimpinan baru KPK makin meningkatkan fungsi lembaga antirasywah itu dalam supervisi kasus korupsi di lembaga penegak hukum lain, termasuk Kejaksaan Agung. Prasetyo mengatakan prioritas penindakan tetap harus dipegang KPK. Seusai pelantikan, pimpinan baru KPK mengikuti serah terima jabatan dan pisah sambut pimpinan KPK 2011-2015 kepada pimpinan KPK 2015-2019 di Gedung KPK, Jakarta.

Indeks korupsi
Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menekankan, dengan hanya menangani penindakan perkara korupsi besar dan berdampak besar yang dibarengi pencegahan masif, KPK bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi yang berdampak pada pe-ningkatan kesejahteraan. "Harapannya tiap tahun corruption perception index naik signifikan. Kita di posisi 34 poin, Malaysia sudah di 50 poin. Negara yang settle menekan korupsi seperti 10 negara terbersih itu rakyatnya sejahtera seperti Denmark, dan ini sejalan dengan dibentuknya lembaga ini di samping tidak efektifnya penegak hukum lain," kata Agus. Saat menanggapi hal itu, Johan Budi yang mewakili pimpinan KPK 2011-2015 mengatakan pihaknya berharap pimpinan baru bisa menjaga muruah lembaga dan meneruskan kinerja pemberantasan korupsi yang sebelumnya telah dilakukan. Ia mengingatkan, tidak mudah melanjutkan tugas yang telah dijalankan KPK sebelumnya. (Cah/X-7)