Sikap DPR Hambat Kinerja Kementerian BUMN

SIKAP DPR yang terus melarang Komisi VI DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dinilai dapat menghambat kinerja Kementerian BUMN serta menghambat fungsi DPR dalam hal pengawasan.

Pengamat politik dari Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio, menyebut DPR telah mencontohkan etika yang kurang baik.

"Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan sudah menunjuk Rini sebagai menteri BUMN dan hingga saat ini belum pernah dicabut. Mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden," ujar Sulastio saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Seperti diketahui, pelarangan itu berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada
23 Desember 2015.

Salah satu poin rekomendasi adalah meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini dari jabatan menteri BUMN.

Turunan dari rekomendasi itu adalah Plt Ketua DPR Fadli Zon diminta melarang Rini hadir ke DPR.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti mengatakan yang harus dilakukan oleh partai pendukung pemerintah untuk mempertahankan citra positif pemerintahan Jokowi-JK ialah menjaga agar komunikasi politik di antara seluruh partai pendukung terjalin baik.

Ikrar menilai hambatan untuk pemerintahan Jokowi-JK terkadang justru berasal dari partai pendukung pemerintah sendiri.

Contohnya yaitu keluarnya rekomendasi Pansus Pelindo II.

"Saya banyak mengajar ilmu politik dan belum pernah saya melihat partai pendukung pemerintah menghambat pemerintahnya sendiri. Ini baru terjadi di Indonesia dan sangat memalukan," ujar Ikrar, kemarin. (Nov/X-11)