Penolakan Komisi VI Terhadap Rini Kekanak-kanakkan

KOMISI Vl menolak pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Tindakan itu dinilai sangat tidak patut dan kekanak-kanakan. Ego wakil rakyat itu lebih mengarah pada pemboikotan terhadap kebijakan pemerintah.

"Sikap DPR khususnya Komisi VI yang menolak kehadiran Rini sebagai Mentri BUMN sangat aneh dan tidak tepat. Tindak DPR ini adalah bentuk pemboikotan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, tidak boleh dibiarkan," jelas Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, kepada Media Indonesia, Kamis (23/3).

Sebastian melihat sikap Komisi VI DPR akibat masalah personal. Terlebih lagi, penolakan sudah lama terjadi. Seharusnya, kata dia, DPR bisa lebih profesional bekerja dan objektif dalam melihat persoalan.

"Komisi VI DPR harus bisa memisahkan antara Rini sebagai pribadi dan Rini sebagai menteri yang mewakili pemerintah. Sebagai wakil pemerintah dan Ibu Rini masih menjadi menteri, tidak ada alasan untuk ditolak apalagi jika terkait pembahasan anggaran atau rapat kerja terkait kebijakan oleh Kementerian BUMN," paparnya.

Sikap penolakan yang berlarut-larut seperti sekarang ini, lanjut dia, menunjukan DPR kekanak-kanakan dalam menyikapi persoalan. Padahal DPR bisa berdialog dengan Rini dalam menyelesaikan persoalan atau perbedaan pandangan.

"Akibatnya yang dirugikan adalah masyarakat atau bangsa ini kalau persoalan ini dibiarkan berlarut larut. Jika jalan dialog antara keduanya buntu, saya mengusulkan perlu diadakan mediasi oleh pimpinan fraksi. Itu cara yang lebih baik dan lebih dewasa mengatasi persoalan ini," pungkasnya. (X-12)