DPR Jengah dengan Buruknya Komunikasi Kementerian BUMN

RAPAT kerja (raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih saja diwakilkan oleh Menteri Keuangan. Rini Soemarno selaku Menteri Menteri BUMN masih dilarang ikut raker di DPR sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada akhir 2015.

Hari ini, Kamis (23/3), raker Komisi VI dengan Menteri BUMN kembali diwakilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. DPR pun mulai jengah dengan cara komunikasi yang tidak langsung seperti itu.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P Darmadi Darianto mengeluhkan buruknya komunikasi dengan Menteri BUMN yang merupakan mitra kerjanya. Komunikasi tidak langsung yang melalui Menteri Keuangan dinilainya membuat seluruh pemberitaan di media massa menjadi tidak sinkron.

"Saya minta Bu Menteri dengarkan. Ada hubungan yang buruk antara Komisi VI dan Kementerian BUMN karena tak ada menterinya. Kalau sekarang lewat Menteri Keuangan terus, ya seperti ini, nggak nyambung. Kita ditonton oleh rakyat, kayak sandiwara kita ini. Bukan lagi ngurus negara seperti ini," kata Darmadi di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (23/3).

Karena hubungan yang tidak sinkron, dia pun menyayangkan adanya pernyataan dari pihak BUMN bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN sudah disepakati oleh DPR.

Hal serupa juga dicetuskan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Dengan nada tinggi, Inas mengkritik pernyataan para deputi Kementerian BUMN yang tidak sinkron dengan pihaknya dan dibeberkan kepada para awak media.

"Seolah-olah kita sepakat. Kesepakatan itu ada kalau tertulis. Tunjukin ke media, ini kesepakatan dan kesimpulan. Ini malah di luar ngoceh, deputi ini ngoceh, deputi yang sana ngoceh. Mau sampai kapan seperti ini bersandiwara terus? Ngomong, tapi nggak pernah nyambung sama menterinya. Saya sudah coba sabar, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi," cetus Inas dengan nada tinggi.

Di akhir raker, Menteri Sri Mulyani mengakui komunikasi yang tidak langsung tersebut akan mempengaruhi efektivitas kerja pemerintah dan DPR. Pasalnya, pertanyaan dan tanggapan dari DPR tidak bisa mendapat jawaban langsung dari Menteri BUMN, tetapi dijawab secara tertulis yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Sri Mulyani pun mengatakan kondisi ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Tentu kami sampaikan topik dan isu yang disampaikan DPR ke Presiden, termasuk ketidakhadiran Menteri BUMN karena memang secara hubungan institusional antara legislatif dan eksekutif, Menteri BUMN tidak diperbolehkan hadir di sini," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun berharap Menteri BUMN dan DPR bisa menyelesaikan permasalah yang sudah terjadi lebih dari setahun yang lalu.

"Idealnya, Menteri BUMN sendiri yang datang ke sini karena memang semuanya menyangkut kewenangannya. Kami sampaikan juga ke Presiden dan ke Menteri BUMN juga melalui para deputi di sini. Jadi masalah ini harus dipecahkan," imbuh Sri Mulyani. (OL-5)