Menolak Rapat dengan Menteri BUMN, DPR Tidak Profesional

PENOLAKAN Komisi VI DPR terhadap Menteri BUMN, Rino Soemarno, dalam agenda rapat kerja dinilai menunjukan sikap tidak profesional. Pasalnya fungsi pengawasan yang dibebankan kepada wakil rakyat itu diabaikan, lebih memilih mengikuti egonya.

"Penolakan Komisi VI terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat kerja patut disayangkan. Saya kira ini memperlihatkan semangat kerja yang tidak profesional dari Komisi VI," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada Media Indonesia, Kamis (23/3).

Menurutnya, kerja yang profesional semestinya tidak didasarkan pada sentimen atau emosi sesaat. Kerja Komisi itu bukan hanya soal kebutuhan anggota Komisi VI atau DPR dan juga partai politik namun pekerjaan yang dilakukan untuk bangsa dan rakyat secara keseluruhan.

"Oleh karena pentingnya pekerjaan komisi itu, urusan ketidaksukaan mereka pada sosok Rini harusnya tidak perlu menjadi alasan untuk menolak kehadiran Rini dalam rapat kerja yang terkait dengan BUMN," katanya.

Jika ada yang dianggap DPR tidak sesuai dari apa yang dikerjakan Rini, lanjut dia, perlemen semestinya punya cara atau jalur resmi untuk mengkritiknya.

"Apalagi Menteri merupakan representasi Presiden. Penolakan terhadap Menteri bisa dianggap sebagai penolakan terhadap Presiden yang mengangkatnya," tegasnya.

Lucius mengingatkan bahwa Komisi VI adalah wakil rakyat yang seharusnya bisa menjadi pejuang berbagai aspirasi terkait dengan bidang kerja BUMN.

"Penolakan untuk mengadakan rapat bersama Menteri BUMN saya kira bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran DPR dalam melayani kepentingan rakyat. Mereka mengabaikan tugas yang diperintahkan UU kepada mereka," paparnya.

Dia menilai sikap Komisi VI itu menyimpulkan mereka tidak terbuka untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Jadi menolak bertemu dengan menteri BUMN bisa berarti DPR khususnya komisi VI tidak punya semangat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

"Korban dari itu semua adalah rakyat yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada BUMN dan negara," tegasnya lagi.

Komisi VI pun masih menerima Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut Lucas hal itu artinya Komisi VI memang tidak anti pemerintah tetapi hanya punya persoalan personalia dengan Menteri BUMN.

"Ini tentu menegaskan sekali lagi semangat yang tidak profesional." tutupnya. (OL-5)