Intimidasi Pemilih Bentuk Kemunduran Demokrasi

KAPOLRI Jendral Tito Karnavian mengimbau agar semua pihak turut menjaga proses demokrasi pada gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua pada 19 April. Aksi intimidasi dan anarkistis pada saat pemilihan suara menurutnya merupakan sebuah kemunduran demokrasi.

"Berikan pencerahan kepada masyarakat, jangan sampai terjadi aksi anarkistis dalam bentuk apapun juga. Itu menunjukkan kemunduran demokrasi," kata Tito di Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis (23/3).

Menurut Tito, semua pihak yang berada di Jakarta wajib menunjukkan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Berkampanye merupakan suatu hal yang lumrah saat proses demokrasi, tapi ia menggarisbawahi bahwa aksi kampanye tersebut harus dilakukan secara positif.

Kapolri pun mengancam akan menindak pihak-pihak yang melakukan cara-cara kekerasan maupun ilegal dalam proses Pilkada. Selain diproses sesuai aturan hukum pidana, pelaku juga dikenakan pasal pelanggaran yang tercantum pada UU Pemilu.

"Tapi kita minta masyarakat memberikan sanksi sosial kepada mereka yang melakukan aksi-aksi nondemokratis yang membatasi kebebasan pemilih," tambah Tito.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pihaknya menyiagakan sekitar 40 ribu personel gabungan dari kepolisian dan TNI untuk mengamankan proses Pilkada putaran kedua.

Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Polda di sejumlah daerah lainnya agar tidak ada massa yang berangkat ke Jakarta menjelang hari pencoblosan. Polisi pun menjamin tidak ada aktivitas intimidasi dari oknum tertentu saat pencoblosan.

"Kami himbau tidak usah, karena TPS sudah dijaga," kata Argo.

Masyarakat diminta melapor ke Bawaslu jika ada pemaksaan untuk menandatangani surat pernyataan untuk mendukung pasangan calon tertentu. (X-12)