Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pilkada ke DPR

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan hasil pengawasan pilkada serentak pada 15 Februari 2017 ke Komisi II DPR.

Ketua Bawaslu Muhammad saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (21/3), mengatakan hasil pengawasan yang ditemukan antara lain masih maraknya politik uang dan ketidak netralan aparatur sipil negara (ASN).

"Kami masih menemukan modus-modus pelanggaran seperti politik uang, ASN tidak netral, dan penggunaan fasilitas negara dalam pilkada," katanya.

Muhammad mengatakan Bawaslu juga menemukan masih adanya ASN yang hadir dalam kampanye tatap muka dan juga menjadi tim sukses pasangan calon.

Dia menjelaskan Bawaslu juga menemukan dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak terdaftar misalnya dalam daftar pemilih tambahan (dptb).

"Kami juga menemukan potensi penyimpangan sumber dana kampanye dan lapaoran dana kampanye," ujarnya.

Dia menjelaskan khusus Pilkada DKI Jakarta, Bawaslu melakukan investigasi pascapemilihan dan ditemukan masih ada kekurangan surat suara dan blangko dptb habis.

Selain itu, menurut dia, juga ditemukan ada orang membawa form C6 milik orang lain, ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali, dan ada TPS bermasalah ketika hari pencoblosan.

"Lalu, ada beberapa rekomendasi Bawaslu RI pada KPU RI karena KPU di daerah tidak menjalankan rekomendasi Panitia Pengawas di tingkat bawah," katanya.

Namun, Muhammad mengatakan pelanggaran di Pilkada 2017 tidak sebanyak yang terjadi di Pilkada 2015 sehingga dapat dikatakan proses pelaksanaannya jauh lebih baik.

Menurut dia, capaian itu menjadi modal baik bagi KPU, Bawaslu, pemerintah, dan partai politik untuk melakukan evaluasi sebagai bentuk perbaikan kualitas pilkada dan juga Pemilu 2019.

"Ini menjadi modal yang baik bagi KPU, Bawaslu, pemerintah dan partai politik melakukan evaluasi untuk perbaiki. Mana yang lemah untuk
diperbaiki," ujarnya.

Muhammad optimistis dengan temuan dan evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat menguatkan komitmen semua pihak untuk mengikuti aturan pelaksanaan pemilu. (OL-5)