Biaya Verifikasi Parpol untuk Perketat Kualifikasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengestimasi kebutuhan sebesar Rp452 miliar untuk pembiayaan verifikasi partai politik pemilu 2019. Biaya tersebut melonjak dua kali lipat ketimbang verifikasi parpol pemilu 2014 sebesar Rp224 miliar.

KPU beranggapan bahwa biaya verifikasi sejalan dengan melonjaknya jumlah parpol berbadan hukum di Indonesia. Pemilu sebelumnya hanya memverifikasi sebanyak 46 partai politik, sedangkan sekarang parpol yang berbadan hukum yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM ada sebanyak 73 parpol.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menganggap peningkatan anggaran verifikasi berjalan linier dengan semangat memperketat kualifikasi parpol peserta pemilu.

“Itu yang menjadikan tidak seluruh parpol bisa ikut dalam pemilu,” ujar dia saat dihubungi, Minggu (19/3).

Terlebih, menurutnya, seluruh parpol tetap harus mengikuti proses verifikasi KPU karena undang-undang yang sekarang berlaku masih mensyaratkan itu. Menurutnya, baik partai baru dan partai lama perlu mendapat perlakuan yang sama untuk memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan partai.

Terlebih menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi sudah memperkuat tujuan itu. Supaya seluruh parpol yang ingin menjadi peserta pemilu perlu mengikuti verifikasi tanpa terkecuali.

“Ini soal aspek keadilan dan tidak boleh ada partai yang dikecualikan. Semua parpol punya hak yang sama,” kata dia. Titi menambahkan verifikasi ulang tetap perlu dilakukan lantaran banyak parpol yang akhirnya mengalami dualisme dan berpeluang tidak memenuhi syarat kepengurusan.

Politikus PDIP Arteria Dahlan meminta Kementerian Keuangan segera mengkaji dan mencermati kebutuhan anggaran yang diajukan KPU untuk verifikasi parpol. Menurutnya, perencanaan anggaran verifikasi parpol perlu dirancang lebih efisien.

“Dengan asumsi semua parpol baik yang baru maupun lama menikuti verifikasi seperti periode lalu, maka saya pikir anggaran tersebut masih bisa dibuat lebih efisien lagi.”

Sebab menurutnya, mayoritas parpol sudah berpengalaman menghadapi verifikasi. Dampaknya, proses verifikasi bisa berjalan tanpa perbedaan meski ada penambahan jumlah parpol. “Sejatinya pos anggaran tahapan lain mutlak harus dilakukan penghematan.” (OL-5)