Migrasi DPD Bakal Merongrong Elektabilitas Parpol

POLA migrasi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke partai politik dinilai sangat pragmatis dan cenderung melawan arus umum di masyarakat. Dampak dari perpindahan tersebut diprediksi justru akan merongrong elektabilitas parpol.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan DPD sejatinya sudah lama mencari identitas dan tidak kunjung ditemukan. "Lalu dalam kondisi DPD tidak berdaya, sebagian besar anggota memutuskan bergabung dengan parpol," katanya.

Mereka berharap keputusan perpindahan itu dapat mendongkrak elektabilitas parpol yang menjadi tujuan anggota DPD. Hal tersebut ternyata salah. Pasalnya publik sejauh ini selalu pesimistis melihat langkah para politisi di Tanah Air, termasuk dengan fenomena mudahnya DPD pindah ke parpol.

"Alih-alih mendongkrak elektabilitas, tapi yang menjadi dampak dari perpindahan itu malah merongrong elektabilitas parpol, seperti Partai Hanura yang menjadi tujuan puluhan anggota DPD RI."

Menurut dia, masyarakat pada prinsipnya membutuhkan politisi yang memiliki integritas dalam mengemban amanat rakyat. Bahkan, anggota DPD diharapkan berani mengakui posisinya tanpa harus bergabung ke parpol untuk sekadar menunjukan eksistensinya lebih baik.

Perpindahan anggota DPD ke parpol sama saja mengkhianati kepercayaan masyarakat, khususnya dari masing-masing provinsi yang diberikan mandat. Sayangnya amanat untuk mewakili daerah itu kandas di tengah jalan lantaran terpengaruh nafsu kekuasaan.

"Apalagi perpindahan itu dengan alasan tidak melanggar UU. Itu pikiran yang sangat kerdil, tidak etis jika politisi dan pejabat hanya mengadalkan tindakannya pada bunyi UU tertulis saja," terang Lucius.

Di sisi lain, tambah dia, perpindahan tersebut juga bakal meningkatkan antipati dari fraksi-fraksi di DPR yang menilai anggota DPD versi parpol adalah orang pragmatis dan hanya mementingkan kekuasaan ketimbang menjalankan amanat rakyat.

"Selama ini DPD dianggap sebagai lembaga kelas dua, underdog, sehingga kerja sama seimbang dengan DPR tidak terjadi. Tidak mudah meyakinkan fraksi, meski DPD telah membangun opini dengan pindah ke parpol," pungkasnya. (OL-3)