Penyebar Spanduk masih Bergerak Bebas

ISU yang berasal dari SARA, khususnya agama, terus berhembus di banyak wilayah di DKI Jakarta. Spanduk-spanduk provokatif bernuansa agama dan pilkada masih bermunculan. Hal tersebut menandakan pelaku utama penyebar spanduk tetap leluasa melancarkan aksi.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan mendorong polisi bersikap tegas dan menindak pelanggaran pidana tersebut. Polisi tidak bisa hanya bergerak sampai pada penurunan spanduk, melainkan mengusut hingga tuntas hingga sampai ke persidangan.

"Kita minta Polri mencari siapa di belakang penyebar spanduk itu. Itu (isi spanduk) berita yang menyesatkan masyarakat," ujar Edi kepada Media Indonesia, kemarin (Kamis, 16/3).

Ketua Panwaslu Kota Jakarta Selatan Ahmad Ari Masyhuri merasa politisasi agama seperti itu paling kencang terjadi di wilayahnya. Untuk mencegah kembali terulangnya peristiwa Siti Robaniah dan Hindun yang jenazahnya mendapat masalah saat hendak disalatkan akibat pilihan politik, Ari pun berkonsultasi dengan KPU DKI dan Bawaslu DKI.

Konsultasi dimaksudkan untuk melaporkan secara lisan beberapa langkah pencegahan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Pendekatan antara lain melalui sosialisasi ulang aturan kampanye dan pendidikan politik, serta keagamaan kepada warga dan tokoh keagamaan.

"Kasus Bu Hindun dan Bu Siti murni karena pihak RT dan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) terpengaruh spanduk provokatif. Harus segera diredam karena menyangkut permasalahan sosial juga. Ini sudah tidak lagi jadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat," ujar Ari ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Untuk itu, Ari ingin Bawaslu DKI dan KPU DKI bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan aparat seperti kepolisian untuk turun langsung ke masyarakat.

Pihaknya juga akan terus turun untuk menertibkan spanduk provokatif yang ada di lingkungan warga. "Kami akan menyasar sampai lebih masuk lagi ke permukiman. Kami akan turunkan terus spanduk provokatif tersebut jika ada," tuturnya.

Gerakkan lurah
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta pada lurah dan camat untuk membantu mengamankan situasi Pilkada DKI 2017 agar tercipta suasana aman, nyaman, dan damai.

Sumarsono menyebut isu SARA menyebar kian kebablasan. Spanduk berisi imbauan provokatif dan SARA menyebar di tempat umum, termasuk masjid-masjid.

"Ketika di kampung masing-masing apalagi depan masjid lihat spanduk provokatif apalagi SARA tolong sampaikan ke tokoh masyarakat setempat diimbau bisa diturunkan sendiri. Tidak usah menunggu Satpol PP," tegas Sumarsono, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, kemarin, seperti dikutip metrotvnews.com.

Bila ada masjid yang menolak menyalatkan jenazah, Sumarsono meminta lurah atau camat tidak hanya diam. Mereka bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Permakaman DKI untuk minta dikirimkan ambulans.

Hingga kemarin, Satpol PP telah menurunkan 393 spanduk provokatif dan berbau SARA. Posisi paling banyak terdapat di Jakarta Barat, yakni 113 buah, Jakarta Timur (95), Jakarta Selatan (78), Jakarta Pusat (68), Jakarta Utara (32), dan Kepulauan Seribu 7 buah.(Fat/Mtvn/P-1)