Bawaslu DKI Heran Sosialisasi Dipersoalkan

KOMISIONER Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri membantah ada pembicaraan khusus antara KPU DKI, Bawaslu, dan tim sukses Basuki-Djarot dalam pertemuan tertutup di Novotel, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (9/3) lalu.

Menurut Jufri, pertemuan tersebut hanya dalam rangka menyosialisasikan aturan dan potensi kerawanan pada putaran kedua pemilihan Gubernur DKI.

Jufri mengaku heran pertemuan tersebut berkembang menjadi polemik.

Bawaslu ataupun KPU DKI biasa menyosialisasikan aturan ke semua calon.

"Sebagai penyelenggara, kita memang berkewajiban sosialisasi aturan-aturan pilkada ke seluruh masyarakat, termasuk timses paslon. Di situ, Bawaslu juga sampaikan potensi kerawanan pilkada," ujar Jufri saat berbincang dengan Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan pihaknya juga pernah bertemu dengan tim dari pasangan nomor urut tiga.

Ketika itu, tidak ada protes yang dilayangkan pasangan mana pun.

Menurut Jufri, tidak sepantasnya diskusi dan sosialisasi digiring untuk mendiskreditkan penyelenggara pilkada.

"Kalau dipersoalkan karena tertutup, silakan tanya panitia saja. Yang jelas, bahkan Ketua KPU dan Bawaslu tidak bertemu dengan pasangan calon, tapi hanya tim sukses," ujarnya.

Pascapertemuan, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dua institusi penyelenggara dan pengawas pemilu tingkat provinsi itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

ACTA menilai pertemuan tersebut melanggar aturan.

Penegasan Jufri diamini Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno.

Menurut dia, pertemuan tersebut sebatas memberi penjelasan terhadap tim kampanye pasangan calon nomor urut dua tentang aturan kampanye di putaran kedua sehingga tidak perlu digoreng ke sana ke mari.

"Saya dan Bu Dahlia (anggota KPU DKI Dahlia Umar) hadir untuk mewakili KPU DKI. Kami datang dengan undangan resmi. Bawaslu juga diundang dan dihadiri langsung oleh Bu Mimah (Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti) beserta staf," ujar dia.

Wajib sosialisasi

Menurutnya, penyelenggara wajib menyosialisasikan tata cara putaran kedua kepada seluruh peserta.

"Terutama untuk memaksimalkan kualitas daftar pemilih, kampanye, serta proses pemungutan, dan penghitungan suara," ujar dia.

Pertemuan dengan tim kampanye paslon nomor urut dua, ujar dia, hanya terbatas membahas sejumlah hal prosedural.

Ia menyatakan beberapa materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut di antaranya soal proses pendaftaran pemilih yang berlangsung 6-13 Maret.

Sementara itu, KPU DKI kemarin membuka posko di kawasan car free day Bundaran HI, Jakarta.

Posko itu didirikan guna bertemu langsung dengan warga sehingga tidak mendapat masalah saat ingin menggunakan hak pilih untuk 15 April mendatang.

"Ini buat warga yang belum terdaftar ataupun pengecekan data bagi yang sudah terdaftar atau belum. Karena kebetulan kita penanggung jawab di Jakarta Pusat, kita yang akan langsung eksekusi," kata seorang petugas KPU DKI di lokasi kepada Metrotvnews.com.

Bagi warga DKI yang tidak berdomisili di Jakarta Pusat, pihaknya akan menyerahkan ke penanggung jawab terkait.

"Kalau di luar Jakarta Pusat, kita akan menyerahkan persoalan warga ke pihak yang bertugas," ujar petugas tersebut. (Jay/P-5)