DPR bakal Minta KPU DKI Ungkap Strategi Putaran II

11/3/2017 12:00
DPR bakal Minta KPU DKI Ungkap Strategi Putaran II
(MI/ARYA MANGGALA)

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI membenahi data dan daftar pemilih dengan berkaca dari pemilihan kepala daerah Jakarta putaran pertama yang dinilainya kacau.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu mencontohkan banyak warga pada pilkada putaran pertama di DKI Jakarta pada akhirnya tidak bisa memilih.

"Alasannya macam-macam, terbanyak dikarenakan blangkonya habis," ujarnya, di Surabaya, Kamis (9/3).

Alasan terbanyak lainnya, kata Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu, warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dikatakan telah melebihi batas waktu yang ditentukan.

"Padahal dari sejumlah data dari berbagai saksi yang kami kumpulkan, sejak pagi warga yang tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya ini sudah datang di TPS," katanya.

Berkaca dari pengalaman itu, dia mendesak KPU DKI maupun KPU di daerah lainnya agar membenahi data dan daftar warga pemilih.

Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, pada 16 atau 17 Maret mendatang, pihaknya telah mengagendakan rapat dengar pendapat dengan KPU Pusat dan KPU DKI di DPR RI.

"Kami ingin dengar strategi apa yang akan digunakan KPU dalam menghadapi masalah ini, khususnya pada Pilkada DKI putaran kedua nanti."

Di kesempatan terpisah, Fraksi Partai Golkar meminta penyelenggara pemilu membenahi daftar pemilih tetap secara menyeluruh untuk menghadapi Pilkada 2018.

Berdasarkan evaluasi Pilkada 2017, masih banyak persoalan sehingga dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada.

"Soal DPT di Pilkada 2017 belum rampung dengan baik karena seharusnya orang yang datang ke TPS bisa menggunakan haknya asalkan warga di daerah yang melaksanakan pilkada," kata anggota Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman, di Jakarta, kemarin.

Dia menekankan seharusnya penduduk di daerah yang melaksanakan pilkada bisa menggunakan hak pilih, meski tidak mendapat undangan.

Untuk menunjang itu, basis data kependudukan harus disempurnakan.

Ia juga meminta petugas di TPS ditingkatkan kinerja dan pemahamannya dalam teknis pencoblosan di pilkada. (Ant/P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Vicky
Berita Lainnya