Penuntasan Kasus E-KTP Jangan Seperti Kasus Hambalang

KEINGINAN kuat untuk menuntaskan kasus megakorupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-e) harus dikawal dan jangan mengikuti jejak penangangan kasus serupa, korupsi proyek Hambalang yang dinilai belum tuntas.

Kekhawatiran akan ketidaktuntasan penanganan kasus KTP-e yang ditangani KPK dan sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengaku tidak tertarik dengan kisruh kasus korupsi KTP elektronik yang saat ini menyoroti sejumlah nama-nama besar. Ia menduga kasus ini tidak akan tuntas diusut KPK dan hanya membuat suhu politik memanas.

“Saya kok tidak tertarik. Tidak melihat sesuatu yang baru. Capek beginian. Ini kan sudah terlalu banyak (dugaan dalam berbagai kasus korupsi). Ribuan yang disebut namanya akhirnya tidak terjadi apa-apa. Seperti kasus Hambalang, sudah kayak apa tuh. Akhirnya proyek Hambalang ditinggalin," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (10/3).

Hal serupa kata Fahri juga terjadi pada kasus skandal impor yang menyeret Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Namun ia mempertanyakan mengapa yang terseret hanya Luthfi dan tidak ada kejelasannya sampai sekarang.

Dengan cara kerja KPK seperti ini ia khawatir bukannya menyelamatkan keuangan negara, namun sebaliknya justru membuat uang proyek-proyek yang berjalan hangus tidak bermanfaat. Ia berharap proyek KTP-e tidak benasib sama dengan kasus-kasus yang lain.

"Saya khawatir ini ada yang ingin sistem kependudukan kita tidak maju-maju. Kalau KTP-e dihentikan, dampaknya bisa sangat luar biasa,” pungkasnya. (OL-4)