Banyak Aturan Multitafsir

PARTAI pengusung Basuki-Djarot menggelar rapat koordinasi internal di Hotel Novotel, Jakarta Barat. Gabungan empat parpol memanggil penyelenggara pilkada DKI Jakarta, yaitu Ketua KPU DKI dan Ketua Bawaslu DKI.

Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga mengakui banyak aturan yang merugikan dirinya pada putaran pertama lantaran banyak pemilihnya yang dihambat petugas untuk menggunakan hak pilih. Banyak pemilih yang tak diperkenankan memilih karena kehabisan kertas suara dan antrean terlalu panjang membuat pemilih melampaui batas waktu.

"Nah, yang begini-begini mesti kita samakan dulu persepsinya dengan KPU dan Bawaslu," ujar Basuki. Menurutnya, undangan tersebut juga untuk menghindari berbagai kesalahpahaman lantaran penyelenggara tidak pernah melakukan sosialisasi aturan main.

"Supaya nggak ada lagi yang salah paham. Kita mau samakan persepsi KPU dan Bawaslu, di mana ada sejarahnya sudah jam satu nggak boleh milih, udah datang, tapi hak pilih dia dihilangkan, lucu aja gitu."

Ia tidak ingin penyelenggara melakukan kesalahan-kesalahan yang sama pada putaran kedua. "Ya kita mau supaya jelas. Petugasnya cuma dipecat-pecatin karena ngilangin suara, orangnye enak aja."

Anggota tim pemenangan calon nomor urut 2 dari Partai Golkar, Nusron Wahid, menegaskan pedoman pelaksanaan kampanye di putaran kedua banyak yang multitafsir.

"Sengaja diundang untuk memberi penjelasan dan aturan main babak kedua. Supaya kita tahu batas batas yang melanggar mana, yang tak melanggar yang mana, pilkada ini terlalu banyak area abu abu," ujarnya.

Untuk itulah tim pemenangan Basuki-Djarot memanggil penyelenggara untuk memberi penjelasan langsung. "Daripada pro-kontra terus di medsos karena berubah-berubah terus. Pokoknya mengupas habis yang tak diatur secara jelas. Kami yang di lapangan butuh penafsiran Bawaslu dan KPU."

Ketua KPU DKI Sumarno menyatakan kehadirannya untuk diskusi saja terkait dengan persiapan putaran kedua. Ia pun menegaskan agar kehadirannya jangan dianggap memihak salah satu pasangan calon di pilkada DKI putaran kedua ini.

Kirim surat
Sekretaris tim pemenangan Basuki-Djarot, Ace Hasan Syadzily, mempertimbangkan untuk melaporkan komisioner KPU DKI atas pelanggaran etika kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hanya saja, tim pemenangan masih mendalami kemungkinan tersebut sebelum melayangkan laporan resmi.

"Surat kepada DKPP belum kami layangkan karena masih terus dikaji secara mendalam," ujarnya kepada Media Indonesia.

Menurutnya, pertemuan gabungan parpol pengusung Basuki-Djarot juga bertujuan menguji etika peyelenggara pilkada. "Maka kami berhati-hati terkait dengan pelanggaran etika tersebut."

Berbagai aturan di putaran kedua masih belum begitu jelas dimengerti banyak tim pemenangan. "Tentu harus clear seluruh mekanismenya karena pada putaran kedua aturannya itu baru."

Ace juga mengungkapkan pihaknya sudah melayangkan surat kepada Bawaslu mempertanyakan legalitas kampanye putaran kedua. "Kami sudah menyerahkan surat kepada Bawaslu terkait dengan penggunaan surat keputusan KPU DKI sebagai landasan kampanye di putaran kedua."(P-4)