Sistem ini Jauh Lebih Murah dan Efisien

Apa alasan substansial yang mendorong parlemen mengupayakan sistem e-voting?

Setelah 2 atau 3 pemilu ke depan, menurut kami, penerapan e-voting dan e-counting akan membuat penyelenggaraan pemilu jauh lebih murah dan efisien. Setiap data input yang terekam di e-voting dan e-counting lebih akurat dan bisa lebih dipertanggungjawabkan. Selama ini penghitungan suara dan konversi suara kan yang menjadi perdebatan. Oleh karena itu, sedang kami coba supaya regulasinya masuk di UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Regulasi disiapkan supaya memungkinkan penyelenggara sebagai pelaksana UU bisa menjalankan pemilu dengan sistem e-voting dan e-counting.

Berarti parlemen menilai kita sudah siap menggunakan sistem e-voting?
Ada beberapa kesiapan yang perlu dilihat. Masyarakat, penyelenggara, teknologi, dan sumber pembiayaan. Menurut saya, yang paling penting itu kesiapan masyarakat. Penyelenggara, biarpun merasa berat, kami yakin bisa. Penerapan teknologinya banyak yang siap membantu, Kemenkominfo dan ITB, misalnya, menyatakan teknologinya sudah siap.
Cuma mungkin yang masih berat soal pembiayaan dan kesiapan masyarakat.
Namun, kami beranggapan itu sudah bisa dicicil di beberapa daerah yang mau menyelenggarakan pilkada.

Daerah mana yang sudah siap?
Secara keseluruhan kami beranggapan Pemilu 2024 semua daerah sudah bisa menggunakan e-voting. Mungkin kalau langsung dicoba di Pilpres 2019, rasanya berat dan belum siap. Namun, kalau menargetkan e-voting dan e-counting di Pemilu 2024, saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk tahap awal mungkin kami berharap ada daerah yang berani menggunakan e-voting di Pilkada 2018. Pasti lebih mudah kalau coba diterapkan di pilkada dulu. Bisa pilkada tingkat kota atau kabupaten yang infrastruktur dan penyelenggaranya sudah siap.

Di samping teknologi dan pembiayaan, apa yang mesti betul-betul dipersiapkan supaya e-voting bisa berjalan baik?
Data pemilih. Kami di parlemen betul-betul ingin melihat komitmen pemerintah merapikan data kependudukan lewat KTP-E. Kalau data yang terekam sudah 100%, itu sangat bermanfaat untuk dipergunakan. Pemilu berbasis e-voting dan e-counting sangat bergantung kepada itu. (Jay/P-3)