Solidaritas Perempuan Kecam Pembubaran Aksi Damai di Kedubes Arab Saudi

TINDAKAN negara dianggap terlampau represif ketika puluhan orang yang menggelar aksi di depan Gedung Kedutaan Besar Arab Saudi, Kuningan, Jaksel, Kamis (2/3) siang dibubarkan paksa. Massa menilai pihak kepolisan telah mengintimidasi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Secara represif polisi menyeret dan menangkap 12 laki-laki peserta aksi. Peserta aksi perempuan didorong-dorong paksa agar bubar dan menjauhi Kedutaan Arab Saudi," ujar Ega Melindo, aktivis Solidaritas Perempuan (SP).

Massa tersebut merupakan gabungan dari Solidaritas Perempuan, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan LBH Jakarta. Mereka berniat menyuarakan dukungan terhadap kegelisahan buruh migran Indonesia yang kerap mendapat penyiksaan di Arab Saudi.

Menurut dia, aksi itu juga bertepatan dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia serta bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional (Women's Day) yang jatuh pada 8 Maret mendatang.

"Karena kondisi BMI (buruh migran Indonesia) yang mayoritas perempuan di Arab Saudi tidak kunjung membaik. Hal ini disebabkan adanya eksploitasi dan kriminalisasi yang menimpa mereka."

Ia menjelaskan, siksaan yang tiada henti serta ancaman hukuman mati menjadi fakta yang harus dihadapi oleh buruh migran. Ironisnya, pemerintah dengan kedatangan Raja Salman justru terkesan tutup mata dengan kondisi tersebut.

Pun tindakan dan kebijakan pemerintah juga dianggap cenderung parsial dan reaktif lantaran tidak menyentuh akar persoalan, termasuk tidak memperhitungkan dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan.

"Dan seakan tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki keadaan, kini pemerintah Indonesia mengadakan kerja sama dengan Arab Saudi tanpa menjadikan isu perlindungan BMI di Arab Saudi," pungkas Ega. OL-2