Pilkara, Pemilihan Ketua RT/RW Rasa Pilkada

PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak di sejumlah daerah telah rampung dilaksanakan pada Rabu 15 Februari lalu. Namun, Minggu (26/2) suasana serupa tampak semarak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan, sejak pagi, warga telah berbondong ke lokasi tempat pemungutan suara. Sedang digelar pemungutan Pilkada ulangkah?

Ternyata tidak. Warga di kota itu cuma sedang menggelar pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Namun, tata cara yang digelar layaknya pemilihan kepala daerah atau pun pileg dan pilpres. Satu-satu yang datang juga membawa surat panggilan untuk memilih mengambil lembar surat suara ke ruang pencoblosan, dan memasukkan surat suara ke kotak suara yang ditetapkan per RT nya.

Bahkan, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang ikut meramaikan pemilihan ketua RT/RW. Sejak pagi, orang nomor dua di Sulsel itu menuju lokasi pemilihan di Jalan Hertasning Utara RT 005/ RW 003, Kecamatan Panakkukang. Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Wakil Wali Kota Syamsu Rizal pun tidak ketinggalan memberikan hak pilihnya.

Danny menjelaskan, pemilihan RT/RW seperti pilkada ini memang mengadopsi pemilihan kepala daerah serentak, dan ini untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. "Ini adalah bukti kebangkitan demokrasi di Kota Makassar," katanya, Minggu.

Sebanyak 9.104 kandidat memperebutkan posisu Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dan ada juga yang menyingkatnya Pilkara alias Pemilihan Ketua Rukun Warga dan Tetangga.

Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Iskandar Lewa mengatakan, dari 9.104 calon, 7.019 orang memperebutkan posisi sebagai Ketua RT. Sisanya, 2.085 calon sebagai calon Ketua RW. Dari jumlah tersebut ada beberapa RT dan RW memiliki kandidat atau calon tunggal.

Menurut Danny, pendidikan demokrasi harus dimulai dari struktur terbawah pemerintahan. Sehingga Ketua RT/RW terpilih dapat membawa program kerja yang diusung Pemkot Makassar menyentuh masyarakat. "Saya yakin dan percaya berkat dukungan semua masyarakat, pemilihan serentak Ketua RT/RW ini dapat terselenggara dengan sukses," pungkasnya.

Namun, tak semua setuju dengan cara ini. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto mengatakan, Pemerintah Kota Makassar harus ekstra hati-hati dalam mengelola proses pemilihan serentak Ketua RT/RW.

"Karena berpotensi mengikis modal sosial yang ada dalam masyarakat perkotaan. Seperti musyawarah, gotong-royong, dan semangat kekeluargaan," kata Luhur.

Sejak awal Luhur melihat pemerintah kota ingin menjadikan organisasi paguyuban RT/RW ini bagian dari rezim pemerintahan. Padahal, kata dia, struktur pemerintahan terbawah itu ada di Kelurahan.

Pemerintah bahkan dinilai menutupi kegagalan tata kelola pemerintahan kelurahan. Sebagai front line pelayanan, kelurahan tidak sepenuhnya didukung distribusi sumberdaya aparatur, kewenangan, dan anggaran. “Makanya cenderung melimpahkan fungsi pelayanan publik dasar ke organisasi kemasyarakatan, terutama RT/RW,” lanjutnya.

Menurut Luhur, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pemilihan Ketua RT/RW selama ini sudah mencerminkan praktik demokrasi komunitarian. Mekanisme pemilihan tidak seragam, tergantung kemampuan komunitasnya. “Ada yang ditunjuk, ada yang melalui musyawarah, dan ada juga sudah melalui pemilihan. Rakyat berdaulat atas mekanisme yang mereka sepakati sendiri,” ujarnya.

Luhur menilai, dengan iming-iming fasilitas dan honorarium yang memadai, langgam Pemilihan RT/RW ini berpotensi menjadi arena politik transaksi. Sudah jauh dari niat pengabdian pada komunitas. "Masyarakat juga bisa terfragmentasi dan semakin menjauhkan fungsi RT/RW," tegasnya. OL-2