Era Jokowi - Jonan Dinilai Tegas Hadapi Freeport

UPAYA PT Freeport Indonesia untuk beroperasi secara penuh di Timika dinilai cenderung menggunakan pola-pola ancaman ekonomi dan hukum kepada pemerintah.

Hal tersebut seperti dikemukakan Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmy Radhi yang menyebut ancaman PT Freeport Indonesia pada pemerintah Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi dulu kata dia pemerintah takut.

"Pemerintah SBY barangkali ketakutan makanya Jero Wacik (Menteri ESDM saat itu) membuat memorandum," kata Fahmi dalam diskusi 'Republik Freeport' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2).

Ancaman yang saat ini dikeluarkan PT Freeport Indonesia, kata dia, sama dengan ancaman saat itu. Yakni tutup produksi, merumahkan karyawan hingga memajukan ke arbitrase internasional.

Ketakutan itu, ujar Fahmi, sebetulnya berlanjut pada pemerintahan awal Joko Widodo. Menteri ESDM Sudirman Said kala itu bahkan mengeluarkan surat jaminan perpanjangan kontrak.

"Sekarang inilah saat yang tepat Jonan (Menteri ESDM Ignasius Jonan) dan Presiden Jokowi bersikap tegas sesuai perundangan yang berlaku. Apakah akan menggunakan Karya Karya atau syarat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau bayar divestasi 51 persen dan pajak dipenuhi ini syarat tegas pemerintah harus mendukung," kata dia.

Tapi, kata dia, tampak sekali saat ini Jonan dan Jokowi tidak lagi takut. Bahkan kemarin Jonan mempersilakan PT FI bila hendak membawa masalah ini ke arbitrase internasional. Jokowi juga punya pandangan lebih keras soal itu.

"Jokowi bilang kalau nggak mau 'sikat' aja di situ saya kira 'sikat' nya orang Solo keras di situ. Semua orang harus mendukung. Kalau dulu ada 212, sekarang harus ada gerakan tutup Freeport," tandas dia.(OL-4)