Perlu Fatwa Haram untuk Buzzer Biang Hoax

PP Pemuda Muhammadiyah mendorong Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terhadap buzzer politik. Para buzzer kerap menjadi produsen fitnah dan penebar kebencian di media sosial.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, kemarin (Senin, 20/2). Ia mengungkapkan hal itu seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

"Kenapa? Karena hoax-hoax yang saat ini ramai dan membuat bising negeri ini. Itu asalnya dari buzzer-buzzer politik ini, atau saya sering sebutnya para produsen itu tuyul-tuyul medsos," ujar Dahnil.

Menurut dia, Presiden Jokowi menyambut baik usul PP Pemuda Muhammadiyah. Ia juga mengusulkan agar Presiden membuat instrumen kebijakan untuk melawan buzzer-buzzer politik.

"Pak Jokowi bersepakat beliau akan membuat instrumen kebijakan untuk melawan para buzzer politik ini," ungkap Dahnil.

Penyebaran berita bohong atau hoax bukan hanya mewabah di Indonesia. Banyak pemerintah di berbagai negara yang juga kesulitan meredam penyebaran konten hoax.

Koordinator Staf Ahli Kepala Kepolisian RI Inspektur Jenderal Iza Fadri mengemukakan itu dalam seminar bertema Merangkai Indonesia dalam kebinekaan, di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, kemarin.

Hanya saja, Iza menyatakan, dampak penyebaran hoax di Indonesia bisa dibilang lebih masif karena lemahnya kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap media sosial. Lebih parahnya lagi, masyarakat Indonesia cenderung lebih mudah termakan oleh informasi hoax.

"Benar atau tidak info yang tersebar, pembaca tidak memedulikan dan mengaku sulit untuk membedakan," ungkap Iza.

Sekretaris Konferensi Waligereja Indonesia Romo Agustinus Ulahayanan menambahkan, kejahatan siber sudah bukan lagi sebatas mengancam keamanan dan ketertiban, melainkan juga keberagaman. "Padahal, menjaga kebinekaan itu bukan hak, tapi kewajiban seluruh umat beragama."

Senada, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Dede Rosyada menyatakan pada dasarnya Indonesia terbangun dari keberagaman.

Dukungan datang dari masyarakat muslim yang di Indonesia secara umum tergolong muslim moderat. Mereka menghormati keberagaman tersebut. "Artinya, demokrasi bisa hidup berdampingan bersama <>frame of thinking syariat Islam," ujar Dede.(Deo/Jay/P-1)