Wiranto Jawab Tudingan SBY

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah tudingan pemberian grasi terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar bermuatan politis. Wiranto mengatakan pemerintah tak akan mengambil keputusan yang merugikan masyarakat.

"Tidak ada satu upaya untuk merugikan masyarakat," kata Wiranto di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/2).

Wiranto mengatakan sikap pemerintah terhadap tudingan SBY sudah jelas disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menegaskan, tindakan yang diambil pemerintah tak pernah keluar dari koridor hukum. Tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusi maupun hukum.

"Itu yang sekarang sedang dilakukan pemerintah," kata sosok yang telah mengabdi di bawah empat presiden itu.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut pemberian grasi kepada Antasari Azhar bermotif politik. Ucapan itu terlontar tak lama setelah Antasari mengaku dikriminalisasi SBY dalam kasus kematian Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Sebelum kasus kematian Nasrudin, Antasari mengaku ditemui Hary Tanoe dengan membawa pesan dari Cikeas, daerah yang merujuk pada tempat tinggal keluarga SBY di Puri Cikeas, Bogor. Hary menyampaikan agar Antasari tidak menahan Aulia Pohan, besan SBY. Peristiwa terjadi pada November 2008

Antasari tidak bisa menuruti permintaan itu. Pada 2009, Antasari dibelit kasus pembunuhan terhadap Nasrudin. Pada 11 Februari 2010, Antasari divonis hukuman penjara 18 tahun karena terbukti bersalah turut serta membujuk untuk membunuh Nasrudin.

Januari 2017, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Antasari. Antasari bebas murni setelah 8 tahun berada di balik jeruji besi.

SBY membaca grasi kepada Antasari tidak murni karena pertimbangan hukum. "Yang saya perkirakan terjadi. Nampaknya grasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan saya," tulis SBY di Twitter @SBYudhoyono, Selasa 14 Februari. MTVN/OL-2