Bawaslu Sebut KPU Gagal Antisipasi Kerawanan Pilkada

"Ini menjadi bukti KPU masih belum rapih membaca problem yang berdampak pada urusan publik. KPU kan yang punya DPT dan kerja sama dengan dukcapil. Sementara pengawas sudah baca (potensinya) dan minta KPU cek lagi," ujar Daniel di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (15/2).

Pihaknya menyayangkan surat edaran itu keluar ketika seluruh pelaksana di lapangan sudah siap. Surat edaran yang dimaksudnya adalah berkaitan dengan DPT di awal Februari 2017 lalu. Terbitnya surat edaran itu kata Daniel menunjukan KPU masih ada problem soal regulasi. Seharusnya ucap Daniel KPU tidak membuat regulasi yang berubah-ubah menjelang pemungutan suara.

"Kita sempat kritik. Sebab ini menyangkut banyak hal. Lalu lintas orang yang padat kan harus terverifikasi juga haknya sebagai pemilih. KPU menganggap kerawanan ini tidak memiliki efek. Sehingga kalau sudah mepet, minta rekomen pengawas. Padahal dari jauh hari sudah kita sampaikan," tandasnya.

Ia menyontohkan seperti pada waktu penetapan DPT pada 6 Desember 2016 lalu. Panwas di berberapa daerah, sambung Daniel, sudah meminta kepada KPU setempat untuk menunda penetapan DPT lantaran ada beberapa persoalan salah satunya data kependudukan elektronik yang belum final. Namun, KPU bersikeras untuk tetap menetapkan DPT dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu.

"Kita waktu itu dorong untuk tunda, toh tidak mengganggu tahapan pemilu. DPT itu harus final 30 hari sebelum pemungutan suara, hitung mundur saja, artinya 15 Januari 2017. Tapi KPU tidak responsif. Kan masih ada waktu. Lebih baik ditunda sepanjang ada waktu ketimbang ditetapkan namun muncul masalah di belakang," paparnya.

Lebih lanjut, Daniel menilai pelaksanaan Pilkada 2017 berjalan lancar. Daniel mengklaim pihaknya telah mampu belajar dari pengalaman pengawasan pilkada lalu, sehingga dengan dilakukannya pengawasan sistematik sejak awal, penyelenggara pilkada mampu membangun situasi dan lingkungan yang kondusif pelaksanaan Pilkada 2017. Ia menyebutkan dari kerawanan yang ada dan dari hasil pemantauan di beberapa daerah menunjukan tidak terjadi tingkat kegagalan yang signifikan.

"Residunya (sisa masalah) sekarang sedang dipastikan kasusnya seperti apa, lokasinya dimana, siapa. Memang benar terjadi berbagai macam kasus, tetapi ini sementara kita nilai sifatnya insidental atau tidak sistematis. Misalnya, ditemukan surat suara yang tidak sah tapi itu 1-2 kasus," paparnya.

Secara rinci perihal hasil pengawasan dalam Pilkada 2017 akan ia sampaikan besok Kamis (16/2). Malam ini, kata Daniel, pihaknya masih merekap seluruh laporan yang masuk dari 101 daerah. Adapun, soal kerawanan Pilkada 2017, Daniel membagi dalam lima isu, yakni daftar pemilih tetap, logistik, politik uang, netralitas penyelenggara dan aparat, serta kepatuhan atas prosedur. "Ini sedang kita periksa malam ini," pungkasnya. (OL-4)