Pilkada Serentak Relatif Kondusif

KEPOLISIAN RI menyatakan pelaksanaan pilkada serentak di 101 wilayah di seluruh Indonesia berjalan aman dan kondusif. Sejumlah insiden yang terjadi tidak mengganggu proses berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto memaparkan ada 17 kejadian menonjol yang sempat menghambat proses berjalannya proses pemilihan. Kejadian itu didominasi oleh permasalahan KTP milik warga yang tidak sesuai dengan DPT mereka.

"Ini terjadi di beberapa daerah namun berkat kesigapan petugas dan aparat tidak terjadi keributan dan mereka diarahkan memilih di TPS sesuai KTP mereka," kata Rikwanto.

Selain itu, terdapat 9 TPS di daerah Sangihe, Sulawesi Utara yang baru akan melaksanakan pemungutan suara pada Kamis (16/2) pagi. Sebab proses distribusi kotak suara ke kawasan tersebut terkendala kondisi cuaca. Ketinggian ombak di kawasan tersebut mencapai 6 meter.

Rikwanto juga menyebut masih ada gangguan seperti konvoi dari tim sukses pasangan calon, sweeping dari timses paslon tertentu di kawasan Weda Tengah, Maluku Utara. Namun, aksi ini juga bisa dihalau oleh pihak kepolisian sebelum menimbulkan gesekan berarti.

Polri telah mencatat ada 255 laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada selama proses persiapan, kampanye, hingga masa tenang. Laporan terbanyak terjadi selama masa kampanye, yakni 178 laporan. Sebanyak 145 laporan dinyatakan tidak dilanjutkan ke proses hukum. Adapun 12 kasus di antaranya disidik dalam kaitan tindak pidana pemilu.

"Sampai saat ini yang sudah masuk tahap dua ada 9 perkara. Artinya, berkas perkara dan tersangka sudah diserahkan ke JPU untuk proses peradilan," jelas Rikwanto.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian juga menyebut tak ada hambatan berarti pada proses persiapam Pilkada di seluruh Indonesia. Operasi Mantap Praja sudah dimulai sejak 14 September silam. Polri akan terus melakukan pengamanan hingga pasca penghitungan suara.

Kapolri mengimbau masyarakat dan para pendukung paslon yang menang maupun kalah tidak melakukan tindakan berlebihan. Apalagi, sampai melakukan tindak pidana. "Langkah di luar hukum akan berhadapan dengan penegak hukum dan kami akan menindak tegas," ujar Tito. (X-12)