Politik Uang Makin Marak

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 101 wilayah. Sehari jelang pemungutan suara Bawaslu masih menemukan kasus pelanggaran politik uang.

Anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron mengungkapkan, aktivitas politik uang di tujuh wilayah pemilihan gubernur masih rawan. Tujuh wilayah itu yakni Aceh, Bangka Belitung (Babel), Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua Barat.

Beragam modus digunakan untuk memuluskan politik uang ini. Pelakunya sudah kedapatan melakukan pemberian barang maupun jasa demi meraih suara pemilih terbanyak.

"Politik uang makin marak dengan berbagai bentuk," kata Daniel di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).

Daniel mengungkapkan ada beberapa modus yang dilakukan oknum tim pemenangan pasangan calon. Salah satunya mengerahkan modal yang biasa disebut 'serangan fajar'.

Sebelum tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih lebih dahulu mendapatkan imbalan. Cara lain, kata Daniel, juga digunakan seperti pembelian pulsa telepon seluer.

"Jadi beberapa modus, misalnya, bukan saja kartu handphone yang prabayar dan pasca-bayar, tapi untuk ini (politik uang) ada pasca-bayar dan prabayar," papar Daniel.

Ke depan, Bawaslu akan mengidentifikasi aktivitas politik uang lebih detail. Menyangkut siapa, kapan, dan tempat terjadinya aktivitas politik uang untuk memudahkan pencegahan.

Daniel akan berkoordinasi dengan aparat untuk bersama-sama mencegah terjadinya politik uang. "Bawaslu akan serius melakukan proses hukum dengan mengajak aparat ketika memantau di lapangan," ucap Daniel. MTVN/OL-2