Integritas Penyelenggara Jadi Kunci Sukses Pilkada

INTEGRITAS penyelenggara pemilu bakal menjadi faktor utama yang menjadi penghalang adanya potensi kecurangan dalam Pilkada Serentak 2017 ini.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan salah satu titik lemah dalam pelaksanaan hari pencoblosan ialah manipulasi terhadap surat keterangan (suket) pemilih dan daftar pemilih tetap. Hal itu bisa mudah diatasi apabila penyelenggara, khususnya panwaslu dan KPPS profesional dalam menjalankan tugas.

"Kalau penyelenggara itu tidak bisa diintervensi dan profesional sebetulnya enggak bisa dimanipulasi (suket). Kalau pennyelenggara masuk angin, main-main baru potensi kecurangan ada," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, jelang pencoblosan muncul kekhawatiran sejumlah pihak tentang suket pemilih dan daftar pemilih tetap (DPT) yang dipalsukan. Kasus-kasus KTP ganda pun mulai ditemukan di sejumlah daerah.

Namun demikian, menurut Jeirry, KPU dan Bawaslu telah memiliki mekanisme untuk mencegah pemilih palsu menyoblos. Untuk pemegang suket misalnya, petugas KPPS bisa mencocokkan dengan daftar pemilih yang dimiliki KPU, mengecek KTP yang bersangkutan atau bertanya kepada pihak RT/RW terkait validitas identitas yang bersangkutan.

"Di formulir C6 kan seharusnya ada juga datanya. Jadi surat itu relatif akan diakui dan diketahui RT/RW setempat. Jadi, menurut saya itu isu yang diproduksi untuk menciptakan keresahan saja atau antisipasi dari tim sukses yang terlalu berlebihan," ujarnya.

Terkait logistik surat suara, Jeirry optimistis KPU bisa menyiapkannya dengan baik. Pasalnya, persoalan terkait logistik yang muncul di pilkada serentak kali ini lazimnya tidak jauh berbeda dengan Pilkada 2015.

"Masalahnya biasanya di surat suara yang rusak atau terlambat. Kalau proses seleksi dan sortir surat suaranya itu baik, seharusnya enggak bakal terlalu banyak masalah. Yang repot itu kan daerah-daerah secara geografis agak sulit. Itu yang mesti diantisipasi," pungkasnya.(OL-4)