Warga Jakarta Diminta Ikut Kawal Proses Demokrasi

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengingatkan kepada semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Tim Kampanye untuk tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah DKI, yakni 12-14 Februari 2017.

"Kami mengimbau, selama masa tenang kepada seluruh paslon, tim kampanye, relawan, pendukung, untuk tidak melakukan kegiatan kampanye karena kegiatan kampanye sudah berakhir," ujar Sumarno saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/2).

Pihaknya berharap semua pihak dapat mendukung dan menciptakan jalannya Pilkada DKI 2017 berlangsung aman, damai, dan tentram, tanpa adanya hambatan apapun. Ia mengimbau kepada seluruh warga Jakarta dapat menaati peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

"Dengan begitu jangan turun ke jalan ataupun menyelenggarakan aksi-aksi yang mengarah pada kegiatan kampanye. Karena masa tenang Pilkada dilarang untuk berkampanye. Sehingga pemungutan suara Pilkada DKI 2017 pada 15 Februari berjalan aman, lancar, damai dan demokratis. Mari kita sukseskan Pilkada DKI 2017 ini. Untuk pemilih gunakan hak pilihnya sesuai dengan haknya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun," tandasnya.

Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Mimah Susanti mengingatkan soal politik uang. Mimah mengatakan, politik uang tidak boleh dilakukan dalam semua tahapan pemilu, termasuk masa tenang. Apabila terbukti ada politik uang, pasangan calon yang bersangkutan bisa dibatalkan sebagai peserta pilkada.

"Misalnya, dia mengarahkan untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu atau bahkan pemilih disarankan untuk tidak menggunakan hak pilihya dengan menjanjikan materi atau uang," paparnya.

Ia mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri, tidak menyeleggarakan kegiatan yang mengarah kepada mobilisasi massa untuk mengarahkan memilih atau tidak memilih calon tertentu.

"Kita dukung semua pihak mengawal proses demokrasi. Teman-teman keamanan bisa mengamankan dengan baik dan masyarakat bisa hadir dan gunakan hak pillihnya," pungkasnya. (OL-3)