Bawaslu Temukan Indikasi Politik Uang

WARGA DKI Jakarta akan memilih Gubernur pada 15 Februari 2017.

Dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut, masyarakat diminta menghindari politik uang yang bisa muncul menjelang pencoblosan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI, Mimah Susanti mengatakan, pihaknya masih menemukan adanya politik uang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Ada beberapa informasi di lapangan. Pengawas pemilu sedang menelusuri untuk kroscek," kata Mimah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/2)

Meski mengklaim sudah mendapat informasi tersebut, Mimah masih enggan membeberkan temuan petugas di lapangan.

Mimah berpesan, masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh oknum-oknum yang akan merusak pesta demokrasi tersebut. Selain itu, masing-masing paslon cagub DKI juga diminta untuk memaparkan visi dan misi agar masyarakat bisa lebih yakin menentukan pilihannya.

"Harapan Bawaslu DKI Jakarta, semua pihak dalam hal ini paslon, tim kampanye, relawan dan atau pihak lainnya untuk punya komitmen taat aturan selama pemilukada berlangsung," pungkas Mimah.

Sementara itu, Pengamat Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Mustolih Siradj mengatakan, politik uang bisa kerap terjadi di akhir-akhir jelang masa pencoblosan. Namun, Mustolih juga meminta agar masyarakat lebih mementingkan memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dalam memimpin Jakarta.

Mustolih kembali mengatakan, dalam mencegah terjadinya proses pelanggaran tersebut, tidak hanya dibebankan kepada Bawaslu, partai politik, dan pasangan calon. Namun, seluruh unsur masyarakat diminta ikut terlibat dalam menjaga proses pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. OL-2