Ormas Harus Kembali Ke Khittah

GURU Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jimly Assiddiqqie menilai organisasi kemasyaraktan dan keagamaan harus kembali ke fitrahnya. Kelompok masyarakat yang dibangun untuk kerja-kerja sosial dan keagamaan itu harus memisahkan diri dari kegiatan politik karena sudah diwakili oleh partai.

"Jangan sampai ormas itu tidak mampu membedakan mana kegiatan politik mana kegiatan sosial. Karena kita sudah punya partai politik. Semua golongan sudah ada wakilnya dalam parpol. Maka seharusnya ormas kembali ke jati dirinya sebagai ormas," terang Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI, 2001-2002 itu di Jakarta, Kamis (9/2).

Menurut Jimly, kondisi organisasi-organisasi teknis sosial keagamaan saat ini dinilai telah dirasuki unsur politik. Sehingga gerak dan pikirnya bernuansa politis dan itu dampak dari neoliberalisasi politik.

Ketika ormas tidak kembali ke khittahnya, maka akan semakin kental muatan politik di dalamnya. Dampak lebih buruknya akan terjadi transformasi tradisi buruk politik seperti politik uang dan mengutamakan kuantitas dibanding berkarya yang berkualitas.

"Nanti (ormas-ormas non politik) mengalami politisasi. Kalau di bidang politik terjadi money politisasi di mana-mana, money politic juga nanti bisa terjadi dalam pemilihan ketuanya masing-masing. Organisasi kaya gitu kok money politic. Malu-maluin," paparnya.

Fenomena akhir-akhir ini terjadi neoliberalisasi politik, lanjut dia, di mana ormas mengalami politisasi di mana-mana dan tanpa pandang bulu. Iblis-iblis politik itu datang dan memengaruhinya yang awalnya organisasi teknis beralih ke politik.

"Termasuk ormas keagamaan. Milih pemimpin aja udah kaya pilkada. Itu kelakuan budaya politik. Profesional jadi politik praktis. Itu dampak neoliberasime politik," tegasnya.

Karena itu, Jimly meminta semuanya untuk keluar dari kegiatan politik dan kembali berkarya. Pasalnya politik sudah memilki wadah dan fasilitas khusus yaitu partai. "Maka ormas harus kembali memikirkan hal-hal teknis sosial keagamaan," tutupnya.(OL-4)