Honorarium Petugas Terancam Tertunda

SEPEKAN menjelang pencoblosan, 12 dari 101 daerah yang mengikuti pilkada rupanya masih terkendala dengan pencairan anggaran.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan kondisi itu akan berdampak pada tertunda honorarium petugas adhoc KPU.

"Sebanyak 12 dari 101 daerah pencairan anggarannya baru terealisasi di bawah 50%. Iya seperti itu (berdampak terhadap petugas tidak dapat honor)," kata Ferry saat ditemui Media Indonesia di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan catatan KPU, anggaran di 57 daerah sudah cair 90%-100%, 11 daerah sudah cair 70%-90%, dan 21 daerah sudah cair 50%-70%.

Sementara itu, anggaran 12 daerah baru dicairkan di bawah 50%.

KPU berharap pencairan anggaran rampung lima sampai sepekan sebelum hari H.

Menurut Ferry, 12 daerah tersebut ialah Kota Langsa, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Barito Selatan, Buru, Kota Sorong, Kepulauan Tapen, Dogiyai, dan Provinsi Gorontalo.

"Harus segera cair agar pilkada berjalan optimal," sambung Ferry.

Ia menyebut pencairan anggaran yang masih terhambat tersebut salah satunya lantaran belum adanya komitmen dari pemerintah daerah setempat.

Pihaknya terus berkoodinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Keuangan Daerah.

"Kami mengupayakan masalah anggaran tersebut. Saya yakin pemerintah juga terus menginformasikan ke daerahnya untuk me-warning," ucapnya.

Pada Pilkada Serentak 2015 lalu, kejadian yang serupa terjadi di Pilkada Kota Manado.

Petugas adhoc KPU Kota Manado belum mendapat honor selama berbulan-bulan setelah tugas mereka telah rampung.

"Manado baru terbayar setelah ada uangnya. Dia tidak mendapat honor dalam beberapa bulan," terang Ferry.

Ferry berharap kurangnya anggaran di 12 daerah tersebut tidak berdampak pada kinerja petugas adhoc.

Namun, menurutnya, pemerintah daerah seharusnya juga bisa mendukung kinerja petugas adhoc demi terselenggaranya pilkada.

Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak mengaku tidak ada kendala yang berarti dalam anggaran pengawas Pilkada 2017 meskipun masih ada satu daerah lagi yang dikabarkan masih kurang di Kabupaten Lanny Jaya (Papua).

"Namun, anggaran di seluruh daerah pilkada semuanya tidak ada yang terkendala meskipun pencairan dilakukan bertahap," terangnya.

Pada 22 Desember lalu, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan pemerintah telah menjamin kecukupan dana untuk penyelenggaraan pilkada. (Nur/P-5)