Waspadai Politik Uang Disertai Intimidasi saat Masa Tenang

POLITIK uang disertai intimidasi ditengarai akan menjadi salah satu cara yang akan digunakan untuk menggaet suara pemilih pada masa tenang di Pilkada Serentak 2017.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan masa tenang merupakan kampanye sesungguhnya bagi pasangan calon yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.

"Pada saat masa tenang tersebut akan ada beragam cara, teknik dan metode yang akan dilakukan oleh paslon maupun tim pendukungnya untuk unggul dalam pesta demokrasi tersebut. Di daerah yang persaingannya cukup tinggi membuka peluang bagi praktik politik uang. Semakin tinggi permainan di suatu tempat, politik transaksional semakin kuat," ujar Masykurudin dalam diskusi Antisipasi Masa Tenang dan Persiapan Hari Pemungutan Suara, di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa (7/2).

Politik uang bisa dilakukan dalam beragam cara, mulai pemberian pulsa sampai pemberian barang seperti bantuan alat olahraga, keagamaan ataupun alat dapur. Adapun yang disasar melalui praktik tersebut adalah masyarakat yang belum menentukan pilihan atau swing voters.

Namun, menurutnya, politik uang dengan hanya memberikan uang atau barang saja tidak akan memengaruhi pilihan masyarakat. "Yang masih berfungsi adalah pemberian uang atau melakukan politik uang disertai dengan intimidasi atau ujaran kebencian. Kalau hanya memberikan uang tidak ada gunanya. Tapi kalau dengan mengancam dan intimidasi, itu masih berfungsi," jelasnya.

Dia mengingatkan kepada paslon ataupun timses untuk tidak melakukan cara-cara negatif seperti itu. Ia menyarankan sebaiknya paslon dan timses lebih fokus untuk meyakinkan kepada masyarakat yang telah menentukan pilihan (90%) untuk mau datang ke tempat pemungutan suara pada 15 Februari mendatang.

"Kuatkan masyarakat pemilih yang sudah pilih dan mendorong mereka datang ke TPS, bukan malah memperebutkan 10% yang belum menentukan pilihan dan menggunakan cara yang tidak benar," katanya.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada Bawaslu sebisa mungkin melakukan tangkap tangan kepada pelaku politik uang. "Kalau ada praktek politik uang harus tangkap tangan, jangan hanya dapat informasi. Itu akan mempermudah proses penegakan hukum selanjutnya," tandasnya.(OL-4)