KPK Minta Uang Suap Dikembalikan

KPK meminta anggota DPR periode 2009-2014 untuk mengembalikan uang hasil suap proyek KTP-E yang seluruh data penerimanya sudah dikantongi. Namun, pengembalian uang tidak akan menghapus tindak pidana dan hanya bisa meringankan hukuman.

Saat ini KPK baru mengumpulkan Rp247 miliar dari total kerugian negara proyek itu senilai Rp2,3 triliun. "Beberapa hari ini KPK memanggil sejumlah anggota DPR. Tim mendalami proses pembahasan anggaran dan indikasi aliran dana terhadap sejumlah pihak, termasuk anggota DPR," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Menurutnya, dalam pembahasan kasus KTP-E yang dilakukan di DPR, di Komisi II dan Badan Anggaran DPR itu, diduga terdapat aliran suap. KPK sudah memanggil sejumlah saksi dalam perkara yang dimulai penyidikan sejak April 2014 itu. KPK juga sudah meminta keterangan saksi lain yang diduga mengetahui dugaan tersebut.

Indentitas anggota DPR dan korporasi yang mengembalikan uang tersebut masih bersifat rahasia sehingga belum bisa merinci lebih detail.

Sejauh ini sejumlah pihak yang telah diperiksa seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Ketua F-Demokrat DPR Anas Urbaningrum, Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma Andi Agustinus atau Andi Narogong, pengusaha <>home industry jasa electroplating Dedi Prijono, dan Vidi Gunawan.

"Kami terus mendalami bagian-bagian krusial dari rangkaian peristiwa kasus korupsi KTP-E dan ke depan diharapkan ada sisi yang lebih terang terkait dengan pengadaan di Kemendagri. Juga, bagaimana proyek itu diatur dan siapa saja pihak yang terlibat di sana," papar Febri.

Selain itu, KPK juga akan memeriksa Menkum HAM Yasonna Laoly yang pernah menjadi anggota DPR di Komisi II pada peridoe 2009-2014. Sedianya Yasonna akan diperiksa Jumat (3/2), tetapi berhalangan hadir.

"Saya tidak bisa datang saat itu ada acara. Saya minta di-reschedule saja," ujar Yasonna seusai peluncuran buku Trimedya Panjaitan, di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, kemarin.(Cah/P-2)