Yasonna Desak BNN Bertindak Transparan

PERNYATAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebut bisnis narkoba di Indonesia dikendalikan di 39 lembaga pemasyarakatan membuat Menkum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly jengah. Yasonna meminta BNN segera menyerahkan data oknum petugas lapas yang ikut membantu bisnis narkoba ke pihaknya untuk secepatnya ditindak.

"Saya berharap BNN kerja sama dengan kita. Langsung kita (tindak) orangnya, langsung tunjukin saja siapa (oknum petugas lapas yang bantu bisnis narkoba)," cetus Yasonna saat memberi penjelasan di Gedung Kemenkum dan HAM Jakarta, Jumat (3/2).

Yasonna menampik jika Ditjen PAS membiarkan adanya bisnis narkoba di lapas, sebab pihaknya bersama dengan BNN maupun Kepolisian selalu rutin melakukan operasi di lapas. Bahkan Yasonna mengklaim jika operasi yang dilakukan telah mencapai ratusan. Namun ia menyayangkan karena selama ini operasi kerja sama tersebut hanya diklaim salah satu pihak saja.

"Operasi ini kadang memang kerja sama yang ditangkap keluar seolah-olah hanya operasi Polisi padahal kita yang kerja sama. Kadang-kadang dia bilang ah ini operasi BNN padahal kita yang minta," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut atas pernyataan BNN tersebut, Yasonna mengaku telah memberi arahan kepada para jajaran eselon II Kemenkum dan HAM agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kini pihaknya siap memberikan sanksi tidak hanya kepada petugas yang terlibat, namun kepada dua tingkat pejabat ke atas.

"Saya bilang ini memalukan, tidak boleh lagi, nanti ambil tindakannya berjenjang 2 ke atasnya. Jadi kalau Kalapas-nya (yang terlibat) ya dua tingkat ke Kakanwil sampai kena (tindak)," jelasnya.

Selain melakukan penindakan, pihaknya juga melakukan pencegahan dengan meberlakukan alat untuk mendeteksi narkoba. Alat-alat berupa scanner dan x-ray itu sudah diaplikasikan di lapas-lapas yang krusial seperti Lapas Cipinang, Medan, Salemba, Surabaya (Medaeng), dan Grobogan.

Selain itu, saat ini proses bertamu juga sudah diperketat dengan menggunakan pembatas seperti di Lapas Sindur. "Tidak boleh lagi berhubungan, bersentuhan," tukasnya

Adapun Yasonna mengaku dirinya bersama BNPT dan BNN juga tengah berencana membangun lapas di pulau terluar untuk memutus akses jaringan narkoba atau teroris. Menurut perkiraannya setidaknya dibutuhkan 10-30 hektare tanah untuk membangun lapas high security di sana. Nantinya yang akan menghuni lapas tersebut adalah bandar narkoba kelas kakap.

"Kita sudah memikirkan lapas di pulau terluar kemudian kita berbicara dengan BNPT dan BNN ada yang mengatakan ke Natuna. Kemenkumham punya tanah disitu (Natuna), 10 hektar itu sudah cukup mungkin," pungkasnya. (OL-4)