KPK Minta MK Perkuat Pengawasan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat sistem pengawasan. Tujuannya agar praktik culas seperti yang telah dilakukan Patrialis Akbar menjadi tindak pidana korupsi terakhir.

"Kami akan membicarakan dengan MK langkah-langkah yang perlu ditingkatkan untuk menutup ruang-ruang yang mungkin menimbulkan korupsi. Sistem di MK sudah cukup baik, tapi integritas personal perlu diawasi dengan baik agar tak terjadi lagi hal serupa di masa datang," papar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat dihubungi, Selasa (31/1).

Syarief menuturkan perbaikan sistem pengawasan di MK akan dibeberkan dalam diskusi yang dihadiri langsung pimpinan MK.

"(Usulan-usulan perbaikan) harus dibicarakan bersama. Sekarang fokus KPK menyelesaikan dulu kasus ini. Jalan keluarnya akan dibicarakan bersama," katanya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di MK bisa dimulai dengan pengendalian gratifikasi. Tak kalah penting, sistem itu harus dibangun mulai dari proses rekrutmen hakim dan dikawal melalui pengawasan dari eksternal.

"Perlu dipertimbangkan kembali pengawasan hakim MK oleh eksternal. Selain itu, perbaikan mekanisme rekruitmen hakim MK perlu menjadi pertimbangan serius bagi pembentuk undang-undang," jelasnya.

Ia meminta sistem tersebut dibakukan dalam UU tentang MK melalui proses revisi yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. "Sudah banyak juga masukan dari masyarakat soal ini. Sebaiknya pembentuk UU membahas hal tersebut," tutupnya. (X-12)