Tanggapi Kasus Sylvi, Jokowi Sebut APBD Pasti Ditandatangani Gubernur

PRESIDEN Joko Widodo enggan menanggapi lebih jauh terkait namanya yang sempat disebut oleh calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari pasangan nomor urut satu Sylviana Murni. Jokowi hanya menyampaikan bahwa yang menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pasti Gubernur yang memimpin saat itu.

"Yang namanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang tanda tangan pasti presiden, yang namanya APBD yang tanda tangan pasti juga gubernur," katanya kepada pers di Bogor, Minggu (22/1). Ia pun enggan berkomentar lebih jauh lagi.

Untuk diketahui, Sylviana menyebut nama Presiden Joko Widodo yang sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu diutarakannya seusai menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, di Gedung Ombudsman, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015.

Saat itu, Sylvina menyampaikan bahwa dana bantuan sosial itu berdasarkan SK Gubernur Nomor 235 tahun 2014, dikeluarkan pada 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu masih dipimpin oleh Joko Widodo.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakar Mabes Polri Brigjen Pol Rokwanto telah menegaskan bahwa penyidik Bareskrim tidak perlu meminta keterangan Presiden Jokowi sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pasalnya, kata dia, yang menjadi masalah dalam kasus tersebut ialah adanya dugaan penyimpangan pada penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima oleh Kwarda DKI.

Dalam penyelidikan kasus tersebut, penyidik Bareskrim telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi, di antaranya mantan Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni.(OL-4)