TNI Siap Hadapi Ormas Anti Pancasila

TENTARA Nasional Indonesia berkomitmen mendukung semua program pemerintahan Jokowi-JK dalam menghadapi persaingan global, termasuk menghadapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila, radikalisme, serta pelbagai kegiatan yang cenderung menghambat laju pembangunan nasional.

"Dua poin ini yang jadi titik sentral, sehingga dalam rapim (rapat pimpinan TNI) ini sejumlah kementerian ikut memberikan arahan, petunjuk agar semua dapat berjalan lancar," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai meninjau Rapim TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1).

Menurutnya, apabila ada ormas yang diketahui memiliki tujuan akhir untuk mengubah Pancasila, maka kondisi tersebut sangat berbahaya dan tentu tidak boleh dibiarkan. Radikalisme merupakan ancaman yang berpotensi menghancurkan budaya damai, sopan, dan santun bangsa Indonesia.

"Dalam revolusi mental yang disampaikan Presiden Joko Widodo, bagaimana menanamkan Pancasila itu adalah pikiran, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah ideologi kita," ujarnya.

Mantan Kepala Staf TNI AD itu menambahkan TNI membantu Polri untuk menghadapi kehadiran ormas radikal. Namun, realisasinya tetap mengacu pada proses hukum.

Pada prinsipnya militer akan memberikan bantuan dengan cara tersendiri, seperti menggunakan fungsi intelijen, pengerahan pasukan, dan teritorial.

Terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak tunduk terhadap segala bentuk intervensi politik pihak manapun dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
Permintaan ini disampaikan Ramses menyusul adanya desakan kelompok tertentu dan suara sumbang anggota parlamen untuk mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan.

Menurut Ramses, Kapolri memiliki kewenangan dan otoritas yang bersifat independen dalam mengangkat dan memberhentikan jabatan bawahannya. Otoritas ini tanpa ada tekanan bahkan intervensi politik pihak manapun termasuk lembaga DPR.

Lebih lanjut ia mengatakan, negara ini bisa berbahaya kalau aparat kepolisian harus tunduk terhadap bentuk intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.

Suara sumbang anggota parlamen meminta Kapolri mencopot Kapolda Jabar kata Ramses termasuk bagian dari intervensi politik. Seperti diberitakan, Kapolri diminta mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan karena menjadi pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan beberapa organisasi masyarakat lainnya.(OL-4)