Jangan Politisasi Rastra

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan bupati dan wali kota agar segera menyalurkan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) kepada masyarakat dan jangan memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan politik pilkada.

"Saya bisa memahami ini menjelang pilkada, tapi tolong ini tetap dijaga bagaimana distribusinya bisa disegerakan dan hindarkan dari kemungkinan politisasi. Ini penting karena kebutuhan pangan masyarakat tidak bisa ditunda," kata Mensos seusai menyerahkan secara simbolis rastra di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, kemarin (Minggu, 15/1).

Sesuai arahan Presiden, kata dia, percepatan pelaksanaan seluruh program, termasuk percepatan distribusi bansos dan subsidi, termasuk rastra harus segera didistribusikan. "Bantuan sosial rastra ini harus segera disalurkan karena salah satu syarat rastra ialah tepat waktu sampai di tangan penerima manfaat," jelas Khofifah.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk 2017 penyaluran rastra telah dimulai di Aceh Tengah, kemudian di Pidie Jaya. Untuk itu, dia berharap kepada para bupati dan wali kota se-Indonesia mempercepat penyerah-an Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Bulog sehingga pada pekan keempat bulan Januari, rastra sudah terdistribusi.

"Sebetulnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sudah terbit sejak Desember lalu dan anggaran sudah cair pada pekan pertama Januari 20017. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak segera mendistribusikan," tegasnya.

Rastra ialah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat ekonomi lemah. Beras itu dijual dengan harga yang relatif murah dan mendapat subsidi dari pemerintah. Penerima hanya perlu membayar Rp24.000 untuk 15 kilogram atau Rp1.600 per kilogram.

Jumlah penerima rastra 2016 sebanyak 15,7 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Dari jumlah tersebut 1,4 juta RTSPM akan dikonversikan dalam bentuk bantuan pangan.

Bantuan rastra untuk Provinsi Aceh diberikan kepada 356.720 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp466,5 miliar. Bantuan untuk wilayah Pidie Jaya diberikan kepada 12.561 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp16,4 miliar. "Uang negara yang dikucurkan untuk program ini tidak sedikit. Jangan sampai ini disalahgunakan atau diselewengkan untuk kepentingan politik," katanya lagi. (Ind/P-3)