Cegah Biaya Tinggi Pilpres

RENCANA meniadakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dari semula 20% menjadi 0% ditolak Fraksi NasDem di DPR. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate berpendapat, penghapusan ambang batas pencalonan tersebut akan membuat biaya pemilihan presiden (pilpres) semakin tinggi.

Ia mengatakan hal tersebut merupakan konsekuensi logis akan munculnya banyak calon presiden yang ikut dalam pertarungan menuju kursi RI-1.

"Terlalu banyak pasangan calon yang secara umum bisa berdampak pada biaya tinggi pilpres," ujar Johnny kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin (Minggu, 15/1).

Selain itu, penghapusan tersebut dinilai tidak adil dan tidak selaras dengan sistem yang berlaku di pilkada. Untuk mengusung calon kepala daerah di pilkada, harus terpenuhi syarat pencalonan, yakni partai politik mendapat 20% kursi di DPRD atau 25% suara.

"Sebagaimana di pilkada juga diterapkan pembatasan maka tentu tidak adil jika presidential threshold menjadi 0%," cetusnya.

Menurutnya, ambang batas pencalonan yang saat ini masih berlaku, yakni 20%, sangat relevan untuk diterapkan di pemilu serentak 2019.

Terlebih, syarat tersebut mampu membatasi calon yang maju dalam pilpres agar tidak terlalu banyak, seperti yang terjadi di Pilpres 2014 lalu yang hanya mempertemukan dua calon, yakni Jokowi dan Prabowo.

"Maka NasDem secara meyakinkan mengusulkan pembatasan pada angka 20% sebagaimana penyelenggaraan pilpres yang lalu pada 2014," ia menegaskan.

Dengan adanya pembatasan pencalonan presiden, lanjut Johnny, lebih tepat jika hasil Pemilu 2014 yang digunakan sebagai dasarnya. Partai politik baru yang lolos bisa memosisikan diri hanya sebagai pendukung, bukan pengusung.

"Jika ada partai politik baru lolos verifikasi, partai politik itu dapat mengambil peran sebagai partai pendukung Pilpres 2019," tutupnya. (Nyu/P-5)