Pansus Ingatkan Pentingnya Satu Suara

WAKIL Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Ahmad Riza Patria mengungkapkan seluruh fraksi di parlemen masih terbelah soal ambang batas parlemen. "Sebelum ditetapkan, semuanya itu sudah sepakat, Mei pokoknya sudah harus selesai semuanya," ujar Riza saat dihubungi, kemarin (Minggu, 15/1).

Menurut dia, belum seluruh fraksi menyerahkan daftar inventaris masalah. Akibatnya, sikap seluruh partai yang berada di parlemen belum tergambar secara utuh.

"Untuk parliamentary threshold, ada yang ingin dinolkan saja. Ada yang ingin tetap 3,5%. Ada yang minta 7,5%, dan bahkan 10%," kata dia. Ia memaklumi bila semua partai pada akhirnya berpegang kepada kepentingan masing-masing.

"Pasti ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan dengan ambang batas yang sekarang. Tapi bukan berarti juga tidak boleh memberi ruang dan kesempatan bagi partai baru," lanjutnya.

Pembahasan setiap aturan pemilu tidak melibatkan partai baru yang memang belum representatif di Senayan. Padahal, ia menganggap seluruh ketentuan, termasuk mengenai ambang batas, juga sangat memengaruhi hajat hidup partai baru.

Politikus Gerindra tersebut pun mengakui sikap partainya cenderung ingin membuka ruang kompetisi yang adil bagi seluruh partai.

"Intinya, bagi Gerindra, ya seperti apa yang selalu disampaikan (Ketua Umum Gerindra) Prabowo Subianto. Pesan beliau yang paling penting buka kesempatan kepada seluruh partai dan jangan matikan partai-partai yang sudah ada," ujar dia.

Karena itu, bagi dia, ambang batas parlemen lebih ideal sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu sebesar 3,5%. "Gerindra tak keberatan parliamentary threshold 3,5% sesuai kemauan pemerintah," ujar dia.

Kesepakatan politik
Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifuddin Sudding menambahkan, ambang batas parlemen sudah tidak diperlukan lagi karena penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden akan diselenggarakan secara serentak pada 2019.

"Penyelenggara pemilu harus menghargai pilihan rakyat. Berapa banyak suararakyat yang terbuang ketika ada seorang anggota dewan yang terpilih, tapi karena partainya tidak memenuhi syarat parliamentary threshold menjadi gagal berada di DPR?" katanya.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay tak mempermasalahkan opsi pembebasan ambang batas parlemen. Ia menyadari ketentuan mengenai ambang sepenuhnya merupakan kesepakatan politik yang ditetapkan di parlemen.

Bagi dia, penyelenggara siap berpegang kepada apa pun hasil yang ditetapkan di dalam beleid penyelenggaraan pemilu. Bahkan, penyelenggara siap menjalankan pemilu tanpa ambang batas. "Penyelenggara siap melaksanakan pemilu. Apa pun sistemnya," ujar dia.

Menurutnya, penghapusan ambang batas parlemen bakal menguntungkan pemilih yang memiliki lebih banyak alternatif saat pemilu. "Tapi memang bisa juga malah semakin membingungkan masyarakat," ujar Hadar.

Pada Pemilu 2014 lalu, parliamentary threshold ditetapkan 3,5%. Hasilnya ada 10 partai lolos ke DPR. Angka tersebut kembali diajukan dalam RUU Penyelenggara Pemilu usulan pemerintah. Partai NasDem malah meminta dinaikkan menjadi 7%.(Ant/P-5)