Pemerintah Harus Merebut Kedaulatan Digital

MASIFNYA penyebaran informasi bohong (hoax) di jejaring sosial berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan permusuhan antarkelompok. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka situasi politik, ekonomi, dan sosial di Tanah Air juga bakal tersandera.

Demikian pemaparan Kepala Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Jakarta Agus Sudibyo dan pegiat koperasi digital Adie Marzuki disela diskusi 'Perang Digital: Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi', yang diselenggarakan oleh DPP Ahlulbait Indonesia (ABI) di Gedung Islamic Cultural Center, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (14/1).

Menurut Agus, pemerintah yang saat ini sedang gencar mengkampanyekan anti hoax sejatinya jangan fokus hanya mengejar pelaku penyebar informasi bohong saja. Perlu juga ada ketegasan untuk memproses secara hukum terhadap penyedia aplikasi jejaring sosial, semisal Facebook, Google, Instagram, Youtube, Twitter, Google Plus, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, sambung dia, pembentuk Badan Siber Nasional (Basinas) oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diharapkan menjadi jawaban atas dilema yang tengah dihadapi. Maklum, persoalan digital bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan.

"Kenapa susah? Karena perusahan-perusahaan digital itu belum dijadikan sebagai subyek hukum di Indonesia. Kalau kantornya jelas kita bisa menuntut mereka bertangungjawab. Nah, sekarang itu tidak bisa karena belum jelas mereka di mana," ujarnya.

Anggota Dewan Pers itu menambahkan, Basinas nantinya tidak boleh terpaku pada tindakan pemblokiran situs atau yang bersifat polisional semata. Tugas yang paling utama adalah membuat kerangka sistem nasional digital komunikasi dan informasi, serta mendesain pendidikan literasi media.

"Dua hal itu yang paling urgent di Indonesia, sehingga nantinya pemerintah bisa menanganinya dengan baik. Kita tidak tahu dalam 5 tahun lagi pembangunan di bidang digital itu akan seperti apa."

Indonesia pun dapat meniru beberapa negara di Eropa, seperti Jerman, Kanada, atau Amerika Serikat yang berhasil merebut kedaulatan digital dengan menindak perusahaan penyedia aplikasi.

"Kalau hoax ini terus menerus, dampak ekonominya adalah tingginya tingkat ketakutan investor dan mungkin memengaruhi rupiah dan bursa saham menjadi drop. Dalam hal sosial-politik masyarakat akan antipati, kemauan dialog berkurang, timbul permusuhan. Semua itu, kan membuat situasi menjadi gaduh," terang Agus.

Senada disampaikan Adie Marzuki. Katanya, sejauh ini kondisi digital di Indonesia masih dalam fase terjajah dan tidak berada pada tahap perang. Pasalnya, pemerintah dan publik belum melakukan perlawanan dan malah terkesan membiarkan terjadinya kolonialisasi digital.

"Perang digital baru terlihat jika kita sudah melawan dan punya daya tawar, bargaining power dengan perusahaan penyedia aplikasi, misalnya meminta mereka bayar pajak. Mereka harus tunduk dengan aturan yang dibuat pemerintah," kata Adie.

Untuk menumbuhkan industri digital dan kedaulatannya, imbuh dia, prioritas yang penting diperhatikan adalah bagaimana membuat publik sadar dan bersedia melakukan perlawanan. Intinya wajib ada keberpihakan dari masyarakat.

"Kalau kita ingin masuk di persaingan global, kita harus bisa membangun industri digital dulu. Ini bukan cuma tanggungjawab pelaku industri tapi juga segenap masyarakat. Kita harus merebut semua sumber daya digital itu," pungkas dia.(OL-4)