Politik Dinasti di Daerah Ciptakan Pemerintahan Koruptif

POLITIK Dinasti yang terjadi di sejumlah daerah yang dilandasi lebih kepada kepentingan keluarga daripada bangsa cenderung menciptakan pemimpin daerah yang koruptif. Hal tersebut telah terbukti dan menjadi pelajaran penting di bagi kehidupan berbangsa.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mencontohkan, satu diantara daerah yang termasuk dalam dinasti politik ini ialah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Bupati Klaten saat ini, Sri Hartini telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sri Hartini merupakan istri dari mantan Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo.

Bupati Haryanto kemudian digantikan oleh Bupati Sunarna bersama Sri Hartini sebagai wakil bupati. Sementara Sunarna merupakan suami dari Sri Mulyani, wakil bupati dari Sri Hartini saat ini.

"Ketika suami kepala daerah tersebut tidak bisa lagi jadi pimpinan maka dengan segala upaya dilanjutkan oleh istrinya," kata Almas, dalam sebuah diskusi di sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

Almas menilai, dinasti politik pada kenyataannya juga dibangun oleh pimpinan antarprovinsi dan lembaga legislatif. Contonya seperti kepemimpinan Ratu 'Atut' Tatu Chasanah. Menurut Almas, keluarga Atut juga menjabat posisi strategis di DPRD dan pemerintah tingkat kabupaten/kota.

"Cengkraman dinasti politik ini sudah sangat kuat. Ketika eksekutif dan legislatif sudah masuk dalam dinasti, maka check and balance tidak bisa diharapkan lagi," kata Almas.

Masih dalam acara yang sama, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menambahkan fakta terjadinya politik dinasti ini lantaran demokrasi yang hanya dijadikan sebatas instrumen mencari kekuasaan.

Pemimpin daerah koruptif yang terbangun dari dinasti politik ini dinilai lupa memberikan kontribusi untuk bangsa. "Sebatas apa yang penting bagi dirinya bukan bangsa. Itu pasti mencederai demokrasi," kata Ray.

Ray juga menilai telah terjadi perlambatan regenerasi politik. Kekuatan politik dalam dinasti politik ini dijadikan pintu menguasai bangsa untuk kepentingan pribadi.

"Kita juga kehilangan akal budi berdemokrasi dengan mendorong anak istri atau ponakan mengantikan jabatannya. Seolah-olah hanya mereka yang paling dibutuhkan," ucap Ray.(MTVN/OL-4)