KPU Jamin Lelang tanpa Korupsi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan lelang surat suara untuk pilkada serentak 2017 dilakukan secara adil dan tanpa korupsi. Sistem lelang terbuka dengan metode elektronik membuat pencetakan surat suara tersebar di berbagai daerah.

Pencetakan surat suara untuk pilkada DKI Jakarta, misalnya, dilakukan PT Adi Perkasa yang berkantor di Jalan Adipura No 45, Makassar, Sulawesi Selatan.

"Proses dan penetapan dilakukan secara elektronik, jadi tidak ada batasan harus dari daerah tertentu. Sepanjang yang menawarkan dapat memenuhi spesifikasi barang, jumlah dan waktu dapat di-kerjakan, serta dengan harga terbaik, maka bisa menjadi pemenangnya," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Jauhnya jarak antara Makassar dan Jakarta pun, menurut Hadar, tidak akan membuat biaya distribusi membengkak. Pasalnya, biaya distribusi surat suara sudah termasuk ke dalam paket pengadaan surat suara.

Hadar menjelaskan harga paket lelang dihitung per lembar, meliputi ongkos men-cetak, memotong, mengepak, hingga distribusi surat suara sampai ke kabupaten dan kota. Seluruh proses harus rampung dalam waktu 14 hari sejak menerima desain dari KPU.

Hadar tidak menampik akan ada biaya lebih yang dikeluarkan kantor KPU daerah untuk meninjau langsung perusahaan yang memenangi tender sebagai bentuk pengawasan. Meski demikian, biayanya disebut lebih minim jika dibandingkan dengan potensi korupsi bila pencetakan surat suara tidak melalui proses lelang elektronik.

Kasus korupsi pengadaan surat suara memang beberapa kali terjadi. Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran Pemilu Legislatif 2004 tercantum adanya pemborosan dalam pemakaian kertas untuk pencetakan surat suara pemilu senilai Rp67,178 miliar.

Ada pula mantan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang juga mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Erik Syehabudin yang terbukti menerima fee proyek pengadaan surat suara Pilgub Banten 2011 sebesar Rp400 juta.

Komisioner KPU Ida Budhiati juga meyakinkan proses lelang berlangsung sesuai prosedur. "Semua pabrik percetakan di-pilih melalui proses lelang. Jadi pabriknya tidak harus ada di provinsi yang bersangkutan," tutur Ida, ketika berkunjung ke pabrik PT Dian Rakyat di Pulo Gadung, Cakung, Jakarta Timur.

PT Dian Rakyat mencetak kebutuhan surat suara untuk pilkada Provinsi Banten. Dalam pilkada serentak 2017 ini ada sekitar 45,59 juta lembar surat suara yang dicetak untuk 101 daerah.Terdiri atas 22,91 lembar untuk pemilihan di 94 daerah yang memilih bupati dan wali kota dan 22,68 juta lembar untuk tujuh daerah pemilihan gubernur. (Uta/Put/P-1)