Fraksi Terbelah Tiga Sikapi Ambang Batas

PANITIA Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu mengumpulkan seluruh permasalahan strategis dalam RUU tersebut. Besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi salah satu persoalan yang diyakini sulit mencapai titik temu.

"Sebenarnya dari sekian banyak isu krusial di RUU itu, tidak begitu banyak isu strategis yang diperdebatkan. Salah satu yang paling alot dibahas ialah ambang batas parlemen," ungkap Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Ahmad Riza Patria, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan pandangan fraksi-fraksi, umumnya terpecah menjadi tiga kelompok terkait ambang batas parlemen. "Pembahasan isu strategis itu terpecah tiga. Kepentingannya terbagi untuk partai besar, partai menengah, dan partai kecil," paparnya.

Riza menjelaskan, usulan kenaikan ambang batas parlemen tentu memberatkan partai kecil untuk lolos ke Senayan. "Penyederhanaan parlemen kan otomatis ujungnya berarti menghilangkan parpol kecil. Ya, sudah pasti partai kecil keberatan. Partai kecil umumnya ingin paling tidak jumlah fraksi dipertahankan."

Riza mengungkapkan fraksi yang berasal dari partai besar umumnya meminta kenaikan parliamentary threshold. Namun, ada juga partai kecil yang meminta persentasenya tinggi. "NasDem berani mematok 7,5%. Golkar sampai minta 10%."

Di sisi lain, fraksi yang berasal dari partai kecil malah menginginkan penghapusan ambang batas parlemen. Selanjutnya, partai berskala menengah umumnya setuju dengan parliamentary threshold usulan pemerintah sebesar 3,5%. "Tentu setiap kelompok kan beda-beda kepentingannya. Semua kepentingan itu tentu harus disinergikan," ujarnya.

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy mengungkapkan ada lima opsi ambang batas parlemen yang dapat disepakati seluruh fraksi. Pilihan ambang batas antara lain sebesar 0%, 3,5%, 5%, 7%, dan 10%.

Namun, ia memprediksi sulit untuk menyepakati opsi sebesar 10%. Pasalnya, partai kecil sangat keberatan dengan persyaratan tersebut. Ambang batas tinggi hanya akan mengeliminasi banyak suara yang diraih calon anggota legislatif. Bakal banyak suara yang hangus bila raihan suara partai tidak mencapai 10% secara nasional.

"Makanya muncul ide, yang perlu disederhanakan ke depan bukan partai politik, tetapi fraksi di parlemen. Misalnya, nanti bisa saja dibentuk fraksi koalisi dan fraksi oposisi, sehingga di DPR hanya akan ada dua fraksi. Ini masih berupa wacana. Bagaimana persisnya tergantung kesepakatan di pansus nanti," cetus politikus PKB itu.(Jay/P-3)