Pencopotan Dandim Lebak belum Cukup Jaga Jarak TNI dengan Kelompok Intoleran

Golda Eksa
09/1/2017 17:18
Pencopotan Dandim Lebak belum Cukup Jaga Jarak TNI dengan Kelompok Intoleran
(@dpp_fpi)

SIKAP tegas Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi Mayjen M Herindra yang memecat Komandan Kodim 0603/Lebak, Banten, Letkol Czi Ubaidillah, patut diapresiasi. Hal itu merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner penyelenggaraan kegiatan bela negara untuk FPI.

"Langkah ini diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI," ujar Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (9/1).

Meskipun langkah pimpinan Kodam III/Siliwangi itu dinilai positif, tetap masih sulit dipahami adanya tindakan dari satuan TNI yang tidak diketahui atasannya. Maklum, TNI merupakan organisasi dengan garis komando dan terstruktur yang paling solid di Tanah Air.

Hendardi menambahkan apabila terjadi tindakan di luar kendali atasan, amat memungkinkan hal itu menggambarkan adanya sebuah persoalan di tubuh militer.

Menurutnya, pencopotan Dandim 0603/Lebak belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebinekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.

"Langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka 'bermain-main' yang berpotensi merusak demokrasi," ungkap Hendardi.

Lebih jauh, terang dia, kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada Presiden Jokowi Widodo selaku panglima tertinggi militer.

Dalam situasi tersebut, Presiden pun tidak perlu bertaruh terkait pelbagai tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, walaupun terlihat tampak kecil di permukaan.

"Langkah terdekat, Presiden Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir 2 tahun dijalankan oleh Kemeterian Pertahanan dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas," tandasnya. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya